JAKARTA — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Halmahera, Maluku Utara, tengah dikaji bersama Rusia. Pemerintah Indonesia masih mempelajari kemungkinan kerja sama tersebut sebelum menentukan kelanjutan proyek.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah wilayah sebagai calon lokasi pembangunan PLTN untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain Halmahera, pemerintah mempertimbangkan lokasi di Kalimantan, Sumatera, dan Kepulauan Riau (Kepri).
Baca Juga- IEA Ungkap Dunia Ramai-Ramai Bangun PLTN
- PLTN Bisa Jadi Sumber Listrik Rendah Karbon, Ini Tantangannya
- Jejak Nuklir Indonesia dari Pertanian hingga Kesehatan, Kini Menuju Era PLTN
"Ada beberapa tempat. Tidak di satu tempat, ada beberapa tempat," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Bahlil, rencana pembangunan PLTN di Halmahera masih berada pada tahap kajian. Ia menyebut Rusia sebagai salah satu negara yang berpotensi menjadi mitra pengembangan proyek tersebut, meskipun belum memberikan kepastian mengenai bentuk kerja sama maupun teknologi yang akan digunakan.
Pemerintah juga belum menetapkan kapasitas pembangkit yang akan dibangun. Bahlil menegaskan seluruh rencana pengembangan PLTN harus melewati proses kajian sebelum pemerintah mengambil keputusan investasi dan pembangunan.
"PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu, itu adalah bekerja sama kalau tidak salah, dalam kajian sekarang, masih dalam kajian, itu dengan Rusia," ujar Bahlil.
Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan PLTN di sejumlah wilayah lain, termasuk Kepulauan Riau. Batam menjadi salah satu daerah yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan pembangkit tersebut.
Namun, Bahlil belum dapat memastikan Batam akan menjadi lokasi pembangunan. Pemerintah masih harus mempertimbangkan hasil studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk menentukan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan pengembangan PLTN.
"Dimungkinkan, kalau dia memenuhi standar FS-nya. Kenapa harus takut?" kata Bahlil.
Ia menjelaskan pemerintah akan mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi nuklir teruji. Pemilihan mitra menjadi salah satu aspek dalam kajian pengembangan pembangkit untuk memastikan teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Bahlil juga belum memastikan apakah seluruh lokasi yang sedang dikaji akan dikembangkan secara bersamaan atau pemerintah hanya memilih beberapa wilayah. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan hasil studi dan manfaat ekonomi bagi negara.
Pengembangan PLTN menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah ingin memperluas pilihan sumber energi untuk mendukung kebutuhan listrik dalam negeri, termasuk pengembangan industri dan kegiatan hilirisasi.
Bahlil menambahkan pemerintah masih mengkaji kemungkinan ekspor listrik ke negara lain. Namun, kebutuhan listrik domestik tetap menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah memutuskan pengembangan proyek maupun kerja sama ekspor energi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika