Badan Legislatif (Baleg) DPR membuka peluang untuk mengatur royalti karya jurnalistik dalam aturan turunan Rancangan UU Hak Cipta yang kini masih dalam proses penyusunan.
Wakil Ketua Baleg DPR, Martin Manurung mengaku telah menerima usulan tersebut dari Dewan Pers. Namun, dalam praktiknya, Martin menyebut aturan royalti karya jurnalistik akan tertuang dalam peraturan menteri.
Lihat Juga :RI Dorong Kompensasi Karya Jurnalistik yang Adil di Era Digital dan AIADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oh nanti kan di peraturan menteri itu teknisnya. Pokoknya kita kita buka pintu bahwa karya jurnalistik itu juga memiliki hak cipta," kata Martin di kompleks parlemen, Senin (13/7).
Menurut Martin, wacana royalti karya jurnalistik pada prinsipnya akan mengatur bahwa setiap produk jurnalistik yang dikutip harus melampirkan sumber media. Ketentuan itu sebagai respons perkembangan dunia digital dan artificial intelligent (AI).
"Nah jadi ketika kita ingin mengutip karya-karya jurnalistik, dia harus melampirkan referensi itu sebenarnya. Jadi melampirkan referensi tidak boleh istilahnya copas gitu ya, copy paste," katanya.
Martin menyebut RUU Hak Cipta saat ini sudah di tangan pimpinan DPR. Pihaknya tinggal menunggu penugasan langsung untuk dibahas bersama pemerintah.
"Kami masih menunggu nanti penugasan dari BAMUS. Apakah nanti itu ditugaskan di badan legislasi untuk membahasnya bersama pemerintah," katanya.
Lihat Juga :RUU Hak Cipta Bakal Atur Royalti Karya Jurnalistik (thr/fra) Add as a preferredsource on Google
[Gambas:Video CNN]
Bagikan: url telah tercopy