LONDON -- Utang global menembus lebih dari 365 triliun dolar AS pada semester I 2026 atau sekitar Rp6.595,2 kuadriliun. Lonjakan utang tersebut diikuti beban pembayaran bunga yang semakin besar, sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah di seluruh dunia untuk membiayai layanan publik.
Dilansir Aljazeera, Institute of International Finance (IIF) mencatat, utang global yang mencakup pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan meningkat 10 triliun dolar AS pada paruh pertama 2026. Nilainya setara dengan sekitar 44 ribu dolar AS per penduduk dunia. Sebagian besar kenaikan berasal dari negara-negara berkembang.
Baca Juga- TNI: Dua Anggota KKB Tewas saat Kontak Tembak di Nduga
- Trump Bakal Hapus Tarif Kanada Guna Redam Krisis Politik Domestik
- Persib Juara Piala Soeratin U-15 Usai Kalahkan Bali United 3-0
Di negara-negara maju, pembayaran bunga obligasi pemerintah mencapai lebih dari 3,3 triliun dolar AS (sekitar Rp59,6 kuadriliun) selama setahun terakhir. Nilai tersebut melampaui belanja global untuk pertahanan sebesar 3,1 triliun dolar AS, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebesar 2,6 triliun dolar AS, serta energi bersih sebesar 2,3 triliun dolar AS.
Besarnya beban bunga utang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan anggaran. Semakin banyak dana yang dialokasikan untuk membayar bunga, semakin terbatas anggaran yang tersedia untuk membiayai sekolah, rumah sakit, dan pensiun.
Pemerintah juga berpotensi menghadapi pilihan sulit, yakni menaikkan pajak atau memangkas belanja untuk menutup kebutuhan pembayaran bunga. Sementara itu, kenaikan biaya pinjaman pemerintah dapat turut mendorong suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), pinjaman kendaraan, dan kartu kredit.
Tekanan tersebut turut menjadi sorotan di Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, ratusan ribu orang menggelar demonstrasi di sejumlah negara, termasuk Prancis, Belgia, Italia, dan Portugal. Mereka memprotes kenaikan biaya hidup, rendahnya upah, harga perumahan yang tidak terjangkau, serta minimnya pendanaan sekolah.
Aksi demonstrasi di sejumlah lokasi terkadang berujung bentrokan, penjarahan, dan kebakaran. Namun, sebagian demonstrasi lainnya berlangsung damai.
Prancis menjadi salah satu pusat gejolak tersebut. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat lebih dari 550 ribu orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri pada Sabtu lalu, di tengah aksi protes mahasiswa selama beberapa pekan terkait pendidikan dan biaya hidup.
Di sisi fiskal, biaya pinjaman Prancis kini berada pada level tertinggi sejak 2002. Pemerintah negara tersebut juga harus membayar bunga lebih tinggi dibandingkan Italia dan Yunani untuk pinjaman bertenor 10 tahun.
Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun mencapai sekitar 5 persen, sedangkan Jerman sebesar 3,41 persen. Kesenjangan tersebut mencerminkan tuntutan investor atas imbal hasil yang lebih tinggi untuk meminjamkan dana kepada Prancis.
Prancis bahkan harus membayar bunga lebih tinggi dibandingkan Italia dan Yunani, dua negara yang termasuk paling terdampak krisis utang zona euro pada 2010–2012. Dalam periode tersebut, imbal hasil obligasi yang melampaui 7 persen turut mendorong Irlandia dan Portugal menerima paket dana talangan.
Biaya pinjaman yang lebih tinggi membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membayar bunga. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan negara dalam membiayai berbagai kebutuhan publik.
Tekanan fiskal Prancis juga tercermin dari besarnya utang pemerintah negara tersebut. Utang Prancis telah capai 4,2 triliun Dolar AS.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan rasio utang pemerintah Prancis meningkat menjadi 121,8 persen dari PDB pada 2030. Proyeksi tersebut menambah tantangan bagi pemerintah Prancis untuk menjaga keberlanjutan keuangan publik.
Pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan basmalah dalam aksi di Paris, Prancis. - (Tangkapan layar/instagram)
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : Aljazirah