Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menyoroti masih besarnya proporsi pekerja informal di Indonesia meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026.
Marwan menilai capaian ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan pekerja.
"Penurunan pengangguran patut diapresiasi. Namun, keberhasilan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang bekerja. Pekerjaan yang tersedia juga harus memberikan penghasilan layak, kepastian kerja, dan perlindungan sosial," kata Marwan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen bekerja di sektor informal. Sementara itu, pekerja formal baru mencapai 40,7 persen.
Lihat Juga :DPR Bahas 'Illicit Enrichment' di RUU Perampasan Aset, Ada yang KontraMenurut dia, besarnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan belum selesai. Pemerintah perlu mendorong investasi yang mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan formal dan produktif.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan pengolahan pangan. Sektor-sektor tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya memperluas kesempatan kerja.
"Investasi perlu dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat, termasuk jumlah pekerjaan formal yang tercipta, tingkat upah, dan keterlibatan tenaga kerja lokal. UMKM juga harus mendapat dukungan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar agar mampu berkembang serta membuka lebih banyak lapangan kerja," ucap dia.
Selain mendorong investasi dan penguatan industri, Marwan menilai pendidikan vokasi serta pelatihan kerja perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menurut dia, keberhasilan program pelatihan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan. Pemerintah juga perlu melihat tingkat penempatan kerja lulusan dan peningkatan penghasilan yang mereka peroleh setelah mengikuti pelatihan.
Lihat Juga :Pimpinan KPK Usul Harta Pejabat Tak Dilaporkan di LHKPN Bisa DirampasMemasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Marwan pun meminta agenda ketenagakerjaan diarahkan pada sejumlah sasaran terukur.
Sasaran tersebut meliputi peningkatan proporsi pekerja formal, perbaikan daya beli masyarakat, dan perluasan jaminan sosial bagi pekerja.
"Capaian penurunan pengangguran harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. Masyarakat perlu memperoleh pekerjaan yang memberikan kepastian penghasilan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan," tutur dia.
(dis/fra) Bagikan: URL berhasil disalin