AKARTA — Resiliensi ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah tantangan eksternal. Pertumbuhan di atas lima persen dalam dua kuartal pertama 2026 menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global, gejolak harga minyak dunia, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal membeberkan sejumlah faktor kunci yang menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Faisal menyebut, konsumsi rumah tangga hingga sejumlah kebijakan pemerintah menjadi dasar untuk menahan tekanan global terhadap ekonomi domestik.
Baca Juga- Menkop Ajak ICMI Dampingi Koperasi dan Perkuat Ekonomi Kerakyatan
- Investasi Domestik Tembus Rp2.000 Triliun di Era Prabowo, Kadin: Fondasi Ekonomi Kian Tangguh
- Perlindungan Santri, Ekonomi Pesantren Hingga Dakwah Digital Jadi Agenda Utama Ditjen Pesantren
"Pertumbuhan ekonomi kita sedikit di atas lima persen kalau ditanyakan faktor pendorongnya, pada dasarnya dari konsumsi rumah tangga, sepanjang tidak ada tekanan yang begitu besar masih bisa di level lima persenan lah," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Faisal menyampaikan, konsumsi rumah tangga tak lepas dari keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai turut menopang konsumsi rumah tangga dari ancaman tekanan inflasi.
"Kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan menjaga daya beli, termasuk mempertahankan harga BBM yang bersubsidi itu punya peran besar, terutama di kelas menengah dan bawah," sambung Faisal.
Faisal mengatakan, belanja pemerintah juga turut memengaruhi ketahanan ekonomi nasional. Faktor ini cukup signifikan dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan ekspor akibat faktor global.
"Kemarin itu juga bisa sedikit di atas lima persen ada dorongan dari belanja pemerintah yang tinggi pertumbuhannya karena menggenjot spending dan juga ada sedikit percepatan dalam pertumbuhan investasi," lanjut Faisal.
Faisal mendorong pemerintah meningkatkan realisasi investasi yang sejauh ini masih berkutat pada program hilirisasi. Dia menilai, sektor manufaktur perlu mendapat perhatian lebih untuk mengerek laju perekonomian nasional ke depan.
"Prediksi sampai akhir tahun ini masih ada kemungkinan 5,1 persen sampai 5,2 persen di menjelang akhir tahun sehingga di tahun ini kemungkinan di 5,2 persen atau 5,3 persen (pertumbuhan ekonomi 2026) masih memungkinkan," ucap dia.
Faisal menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar enam persen bisa saja terwujud. Syaratnya, pemerintah mampu melakukan akselerasi dan terobosan untuk mengatasi sejumlah hal yang selama ini menahan percepatan pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun investasi.
"Kalau dari belanja pemerintah sepertinya akan terus digenjot spending-nya, cuma yang perlu diperhatikan dengan ruang fiskal yang semakin tipis di tahun depan," ucap Faisal.
Menurut Faisal, pemerintah perlu mengubah manajemen kebijakan ekonomi dengan tidak hanya menggenjot program-program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Faisal mendorong pemerintah memaksimalkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi agar bergerak tidak hanya dari pemerintah dan BUMN, tetapi juga sektor swasta. Sebab, sebagian besar perekonomian digerakkan oleh sektor swasta.
"Yang harus diperhatikan memberikan level of playing field yang sama antara sektor swasta dengan pemerintah dan BUMN serta memberikan kepastian dan mengembalikan kepercayaan atau trust kepada daerah dan juga sektor swasta untuk terus berinvestasi di Indonesia," kata Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika