JAKARTA -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa kecanggihan persenjataan militer tidak selalu menjamin kemenangan dalam peperangan. Di tengah konflik Rusia-Ukraina, ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta ancaman kelompok Houthi di kawasan Timur Tengah, JK menilai penguasaan teknologi, strategi, dan kemampuan manusia semakin menentukan dinamika konflik modern.
Pandangan tersebut disampaikan JK saat memberikan kuliah umum di Yale University, New Haven, Connecticut, Amerika Serikat, pekan ini. Di hadapan sekitar 100 mahasiswa dan dosen, ia membahas perubahan karakter konflik bersenjata serta pentingnya menempatkan nilai kemanusiaan sebagai landasan penyelesaian berbagai krisis global.
Baca Juga- RI Pangkas Ekspor Gas, Singapura Pastikan Harga Listrik Aman
- Pertamina Tambah Pasokan BBM dan Jam Operasional SPBU
- Dino Patti Djalal Bantah Isu Dirinya Temui Dubes Singapura, Buktikan dengan Alibi
Menurut JK, perkembangan peperangan modern memperlihatkan bahwa keunggulan teknologi persenjataan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan manusia dalam menyusun strategi, memahami situasi, dan mengoperasikan teknologi secara efektif.
"Perkembangan konflik saat ini menunjukkan bahwa keunggulan persenjataan saja tidak cukup. Semangat, strategi, serta kemampuan menguasai dan mengoperasikan teknologi juga sangat menentukan. Karena itu, ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan," ujar JK, sebagaimana dikutip dari pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Ahad (25/10/2026).
Konflik Rusia-Ukraina hingga Iran Jadi Sorotan
JK menjadikan perang Rusia-Ukraina sebagai salah satu contoh bagaimana konflik bersenjata dapat berlangsung berkepanjangan meskipun melibatkan kekuatan militer dengan kemampuan persenjataan yang berbeda.
Ia juga menyinggung kemampuan Iran menghadapi tekanan Amerika Serikat dan Israel, serta ancaman kelompok bersenjata Houthi terhadap negara-negara di kawasan Teluk.
Contoh-contoh tersebut, menurut JK, memperlihatkan bahwa kekuatan militer konvensional bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan konflik. Strategi, daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan penguasaan teknologi turut memengaruhi jalannya peperangan.
Pandangan itu relevan dengan perubahan karakter konflik modern yang semakin melibatkan penggunaan pesawat nirawak, sistem komunikasi digital, perangkat pengintaian, dan teknologi persenjataan presisi. Namun, efektivitas berbagai teknologi tersebut tetap bergantung pada kemampuan manusia mengoperasikannya dan mengintegrasikannya ke dalam strategi militer.
Dalam situasi demikian, perang tidak hanya menjadi persoalan perbandingan jumlah pasukan atau kecanggihan peralatan tempur. Konflik juga berkaitan dengan ketahanan suatu negara, kemampuan mempertahankan dukungan, serta konsekuensi kemanusiaan yang ditimbulkannya.
Kemanusiaan Harus Melampaui Batas Negara
Di balik pembahasannya mengenai perubahan kekuatan militer, JK menegaskan bahwa nilai kemanusiaan harus menjadi paradigma utama dalam menghadapi krisis global.
Ia mengingatkan bahwa berbagai konflik bersenjata dan bencana alam dapat menimbulkan penderitaan yang tidak mengenal batas negara, identitas, maupun latar belakang masyarakat.
"Kemanusiaan harus menjadi paradigma utama kita dalam menghadapi krisis global. Kemanusiaan melampaui batas negara, ras, etnis, agama, dan afiliasi apa pun. Selama rasa kemanusiaan menjadi titik tolak kita, krisis global dapat kita hadapi dan atasi bersama," kata JK.
Menurutnya, rasa kemanusiaan merupakan modal penting bagi masyarakat internasional untuk menemukan solusi bersama di tengah berbagai persoalan yang saling berkaitan.
JK menjelaskan bahwa dunia saat ini menghadapi krisis yang tidak berdiri sendiri. Konflik bersenjata di sejumlah kawasan berlangsung bersamaan dengan ancaman bencana alam dan berbagai persoalan kemanusiaan yang dampaknya dapat meluas hingga ke negara-negara lain.
Kondisi tersebut menuntut kerja sama internasional yang tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik dan keamanan masing-masing negara. Penanganan dampak krisis juga memerlukan perhatian terhadap keselamatan warga sipil, kebutuhan masyarakat terdampak, serta upaya mencegah meluasnya penderitaan manusia.