JAKARTA -- Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak menghormati kontrak pasokan gas setelah Indonesia memangkas ekspor gas alamnya ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026). Pada saat yang sama, Wong menegaskan negaranya tengah mengkaji energi nuklir agar tak terus bertumpu pada gas.
“Pasokan gas itu diatur dalam kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menghormati komitmennya, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Aksi Rakyat (PAP), dalam konvensi partai itu, Ahad (25/10/2026), seperti dilansir Channel News Asia (CNA) dan Strait Times.
Baca Juga- Indonesia Kurangi Ekspor Gas, Singapura Cari Alternatif Pasokan LNG
- RI Pangkas Ekspor Gas, Singapura Pastikan Harga Listrik Aman
- Singapura Berencana Bangun Pembangkit Nuklir
Kepada CNA, regulator hulu migas SKK Migas menyatakan pemangkasan itu dilakukan untuk mengalihkan lebih banyak pasokan gas bagi kebutuhan listrik dalam negeri. Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyebut volume yang dipangkas sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), atau kurang dari 2 persen total gas harian Singapura.
Meski porsinya kecil, pemangkasan ini menyentuh titik rawan ketahanan energi Singapura. Sekitar 95 persen listrik negara itu dibangkitkan dari gas alam, dan sebagian signifikan gas tersebut diimpor melalui pipa dari Indonesia.
Menariknya, rencana pengurangan ini sebenarnya sudah tercermin sejak pembahasan kontrak baru penjualan gas dengan Singapura, enam tahun lalu. Pembahasan kontrak dimulai sejak 2020, kemudian disepakati pada 2022, karena pada 2023 kontrak tersebut habis. Kontrak terbaru itu habis pada 2028. Di situ pemerintah Indonesia sudah mengutip bahwa penjualan gas ke Singapura akan lebih kecil menyusul kebutuhan industri dalam negeri Indonesia yang menjadi prioritas.
Wong mengatakan Singapura sudah bersiap menghadapi risiko semacam ini. Negara itu berinvestasi pada terminal gas alam cair (LNG) agar bisa mengimpor gas dari berbagai negara tanpa harus bergantung pada pipa. Langkah itu memberi Singapura lebih banyak pilihan untuk mengelola gangguan pasokan.
Namun, lanjut Wong, Singapura harus menatap sumber energi di luar gas alam, yang lebih bersih dan mampu memasok listrik andal sepanjang waktu. Karena itulah otoritas Singapura kini mengkaji potensi energi nuklir.
Wong tak menampik adanya kekhawatiran. “Dapat dipahami, ada kekhawatiran soal keselamatan tenaga nuklir di negara kecil dan padat penduduk seperti Singapura. Kami menanggapi kekhawatiran itu dengan sangat serius. Keselamatan harus diutamakan,” ujar dia.
“Namun, kita tidak boleh mengesampingkan sebuah opsi hanya karena opsi itu sulit atau kontroversial. Kita harus menimbang risiko dan untung-ruginya dengan cermat, melibatkan warga Singapura, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang tepat untuk mengamankan masa depan energi kita,” kata Wong, menegaskan.
Mulai 2027, Singapura akan menjalani Integrated Nuclear Infrastructure Review dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mengukur kemampuannya mengambil keputusan yang matang soal adopsi energi nuklir.
Wong juga mengingatkan, daya komputasi akan makin penting bagi ekonomi masa depan, dan itu membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar.
Di seberang selat, Indonesia juga bergerak ke arah serupa. Pemerintah menargetkan tapak pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sudah ditetapkan paling lambat 2027, atau tahun depan.
“Pemerintah sudah mengejar PLTN. Insya Allah di tahun 2026 atau 2027 paling lambat, pemerintah sudah menetapkan tapaknya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dalam seminar WRI Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9/2026), seperti dilaporkan Antara.
Menurut Elen, penetapan tapak akan mempertimbangkan teknologi PLTN yang dipilih. Ia menyebut ada sejumlah pilihan teknologi dan calon mitra yang berminat bekerja sama dengan Indonesia, antara lain dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia.
Elen menilai PLTN menjadi bagian dari upaya menyediakan energi yang cukup, andal, kompetitif, dan berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Apalagi, kata dia, kebutuhan listrik nasional diproyeksikan naik hingga 600 terawatt jam (TWh), dengan konsumsi mendekati 2.000 kilowatt jam (kWh) per kapita pada 2030.
Pilar strategis transisi energi
Selain PLTN, pemerintah memang mendorong pengembangan energi surya, hidro, angin, bioenergi, panas bumi, dan energi laut.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW atau 61 persen berasal dari energi baru terbarukan, 10,3 GW atau 15 persen dari penyimpanan energi, dan 16,6 GW atau 24 persen masih dari pembangkit fosil.
Di dalamnya, pemerintah mengalokasikan PLTN 500 megawatt (MW) melalui rencana pembangunan reaktor nuklir berukuran kecil. Kapasitas itu dibagi rata, masing-masing 250 MW untuk sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan, dengan target operasi mulai 2032 dan 2033.
Tahun 2027 pun menjadi penanda bagi kedua tetangga: Singapura memulai kajian IAEA, sementara Indonesia menargetkan tapak PLTN pertamanya sudah ditetapkan.
Bagi Indonesia, arah ini sudah terlihat sejak tahun lalu. Pada Juni 2025, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut tawaran teknologi PLTN datang dari China atau Rusia. Saat itu, pemerintah masih menimbang apakah PLTN 500 MW tersebut akan memakai reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) atau reaktor skala besar.
“Ini kami mempertimbangkan teknologi terlebih dahulu. Mencari teknologi yang sudah sesuai, ada juga persyaratan TKDN sekitar 40 persen,” kata Yuliot kala itu, merujuk pada syarat tingkat komponen dalam negeri.
Pada akhir Oktober 2025, sikap pemerintah makin tegas. Dalam pertemuan eksekutif Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) di Jakarta, Senin (27/10/2025), Yuliot menyebut PLTN sebagai salah satu pilar strategis transisi energi menuju nol emisi karbon pada 2060, sekaligus penopang ketahanan energi nasional. “PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional,” katanya.
Di pekan yang sama, justru dari Singapura, arah itu dipertegas. Dalam Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, ketika negara-negara ASEAN agresif membahas peluang energi nuklir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia mulai menyiapkan SMR sebagai bagian dari peta jalan transisi energi nasional.
“Karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, kita memerlukan reaktor modular kecil yang bisa ditempatkan di kawasan timur,” ujar Luhut ketika itu.
Di dalam negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah lebih dulu menyiapkan fondasinya. Sejak 2019, BRIN bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) mengembangkan simulator PLTN tipe SMR berpendingin air bertekanan (pressurized water reactor/PWR) berdaya 50–70 MW. Reaktor jenis ini mengandalkan sirkulasi alami, sehingga air pendingin tetap bersirkulasi dengan sendirinya meski catu daya hilang.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : CNA, Strait Times, Antara