REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknologi. Kepercayaan publik, kualitas sumber daya manusia, regulasi, hingga kesiapan industri nasional menjadi faktor penting yang perlu dibangun sejak awal.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Roadshow Nasional “Berani Bicara Nuklir: Fakta, Manfaat, Risiko, dan Keberlanjutan Rencana Pembangunan PLTN Indonesia” yang digelar Global Technology Investment (GTI) bersama Badan Keahlian Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia (BKTN-PII).
Roadshow yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut mempertemukan akademisi, pemerintah, regulator, industri, PT PLN (Persero), peneliti, mahasiswa, media, dan masyarakat. Forum ini diarahkan untuk membangun pemahaman publik mengenai peluang sekaligus tantangan pengembangan energi nuklir di Indonesia.
Kebutuhan membangun pemahaman tersebut semakin relevan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Di tengah kebutuhan listrik yang terus meningkat dan target pengurangan emisi karbon, energi nuklir mulai mendapat perhatian sebagai salah satu opsi dalam bauran energi nasional.
Namun, kesiapan teknologi saja belum menjamin keberhasilan pembangunan PLTN. Kesiapan masyarakat, tenaga ahli, industri, regulasi, serta komunikasi publik yang terbuka dan berbasis ilmu pengetahuan juga menjadi bagian penting dari ekosistem ketenaganukliran.
Melalui tema “Berani Bicara Nuklir”, penyelenggara mendorong pembahasan energi nuklir secara lebih utuh, termasuk mengenai teknologi reaktor modern, keselamatan dan keamanan nuklir, kesiapan regulasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga peluang keterlibatan industri nasional.
Forum tersebut juga menyediakan ruang interaksi langsung antara masyarakat dan narasumber serta survei persepsi publik mengenai rencana pembangunan PLTN. Masukan tersebut akan digunakan sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi komunikasi publik.
SDM Jadi Fondasi
Di UGM, pembahasan difokuskan pada People Readiness atau kesiapan sumber daya manusia. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga ahli sekaligus membangun budaya keselamatan dan literasi publik mengenai teknologi nuklir.
Pembangunan PLTN pada akhirnya bukan hanya persoalan membangun fasilitas pembangkit, tetapi juga menyiapkan manusia yang mampu mengoperasikan, mengawasi, dan mengembangkan teknologi tersebut secara aman.
Karena itu, pengembangan talenta nasional, pendidikan tinggi, komunikasi publik, serta kolaborasi akademik menjadi bagian penting dalam membangun generasi ahli nuklir Indonesia.
Sementara itu, roadshow di ITB akan menitikberatkan pada Technology & Industrial Readiness. Pembahasan mencakup kesiapan teknologi nasional, inovasi rekayasa, penguatan industri dan rantai pasok, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta kesiapan sistem ketenagalistrikan.
Peran PLN juga menjadi perhatian, terutama dalam mempersiapkan integrasi PLTN ke sistem kelistrikan nasional melalui penguatan jaringan, smart grid, dan perencanaan sistem tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
Rangkaian dialog tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari penyusunan White Paper Strategi Komunikasi Publik dalam Mendukung Keberhasilan Rencana Pembangunan PLTN Indonesia.
Dokumen tersebut disiapkan sebagai masukan bagi pemerintah dan sejumlah lembaga terkait, termasuk BRIN, BAPETEN, dan PLN. Fokusnya adalah memperkuat kepercayaan publik, penerimaan masyarakat, partisipasi publik, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan teknologi dan industri nasional.
Dalam dokumen itu juga dirancang peta jalan komunikasi publik PLTN Indonesia periode 2026-2045. Peta jalan tersebut terdiri atas lima tahapan, yakni Awareness, Understanding, Acceptance, Participation, dan National Ownership.
Dengan demikian, komunikasi publik ditempatkan bukan sekadar sebagai kegiatan sosialisasi, melainkan bagian dari persiapan ekosistem sebelum Indonesia mengambil keputusan strategis mengenai pemanfaatan energi nuklir.
Penyelenggara berharap kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah, regulator, industri, media, dan masyarakat dapat membentuk komunikasi publik yang transparan dan berbasis ilmu pengetahuan. Fondasi tersebut dinilai penting agar setiap keputusan mengenai energi nuklir dapat dilakukan secara aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika