Nasional

Komisi XI Minta Pernyataan Prabowo soal MSCI Tak Diartikan Sepotong

Ketua Komisi XI Misbakhun menyatakan agar pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal penyedia indeks global MSCI tidak diartikan secara sepotong-sepotong.

25 Oktober 2026, pukul 09:00 WIB · dibaca 0 kali

Nasional Peristiwa Komisi XI Minta Pernyataan Prabowo soal MSCI Tak Diartikan Sepotong CNN Indonesia Minggu, 25 Okt 2026 16:00 WIB Bagikan: URL berhasil disalin Ketua Komisi XI Misbakhun menyatakan agar pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal penyedia indeks global MSCI tidak diartikan secara sepotong-sepotong. (Tangkapan layar Youtube CNN Indonesia) Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi XI Misbakhun menyatakan agar pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyatakan tidak gentar dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak diartikan secara sepotong-sepotong.

"Jangan diartikan secara terlalu vis a vis seperti itu, tapi ini kan memberikan semangat, bahwa ada tekanan, iya, ada situasi sulit, iya. Tetapi situasi sulit, situasi tekanan itu harus disikapi dengan lebih hati-hati," kata Misbakhun di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (25/10).

Misbakhun berpendapat pernyataan Prabowo terkait MSCI itu hendak memberikan penguatan bahwa ekonomi Indonesia itu dibangun berdasarkan kekuatan rakyat Indonesia sendiri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan dengan pernyataan itu, diharapkan rakyat Indonesia tidak terlalu khawatir dengan situasi yang ada.

Lihat Juga :PM Wong soal RI Pangkas Ekspor Gas ke Singapura: Hormati Komitmen

"Dan tentunya ini untuk memberikan apa? Memberikan pesan yang nyata dan kuat kepada MSCI, termasuk kepada masyarakat global, investor global, bahwa Indonesia mengikuti protokol-protokol tata kelola bursa saham internasional. Termasuk Bursa Efek Indonesia telah melakukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh itu dan mereka bahkan sudah bertemu berkali-kali dengan MSCI," ucap dia.

Misbakhun menyebut Indonesia memiliki ekonomi yang sangat lincah.

"Karena di luar pasar modal ada sektor-sektor mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian daya lentur ekonomi kita, kita punya resiliensi yang sangat bagus," ujar dia.

Misbakhun mengatakan Komisi XI menaruh perhatian terhadap situasi pasar modal di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan kerap kali menggelar rapat, untuk mengetahui proses reformasi pasar modal di Indonesia.

"Dan dinamika di dalam pasar modal ini kan selalu volatile. Tetapi kita juga ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa situasi-situasi saat ini, ini juga tidak berdasarkan hanya situasi ekonomi nasional saja. Tapi ada situasi geopolitik yang mengalami tekanan, naik turun, ketidakpastian," ucapnya.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (21/10) lalu, Prabowo mengirim pesan terbuka kepada MSCI di tengah ancaman penurunan status pasar modal Indonesia.

Lihat Juga :Netanyahu Didemo Ribuan Orang di Tel Aviv Jelang Pemilu Israel

Prabowo menegaskan Indonesia tak gentar menghadapi tekanan, meski mengakui tantangan dan gangguan yang dihadapi masih besar.

"MSCI, dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi, sementara masyarakat mengharapkan hasil yang lebih besar.
Ia menilai berbagai gangguan akan terus muncul, tetapi Indonesia harus tetap berani menghadapinya.

Prabowo menyampaikan ini di tengah pengumuman MSCI pada 16 Oktober 2026 lalu terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari kategori pasar negara berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).

Lihat Juga :Organisasi Pelobi Israel di AS Ogah Dukung Kandidat Lagi di Pemilu

Keputusan final dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

MSCI menyebut usulan tersebut didasari kekhawatiran pelaku pasar mengenai transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.

Kemudian, MSCI menilai reformasi yang diumumkan otoritas Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang konsisten dan berdampak signifikan.

(mnf/bac) Bagikan: URL berhasil disalin
Lihat di situs asli

Berita terkait