Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurachman buka suara soal kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 beberapa waktu lalu.
Dudung menegaskan bahwa insiden tersebut hanya dilakukan oleh segelintir oknum di Aceh.
Lihat Juga :UPACARA KEMERDEKAAN RIBangga, Prabowo Minta Komandan Upacara Kolonel Priyo MenghadapADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau menurut saya itu hanya oknum-oknum aja. Rakyat Aceh itu NKRI. Dan itu memanfaatkan situasi, emang tanggal 15 Agustus itu kan hari perdamaian ya, cuman ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan. Itu hanya segelintir aja," ujar Dudung saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Dudung menegaskan kondisi saat ini di sana telah kondusif dan bendera merah putih telah berkibar kembali.
"Kondusif udah, kan tidak lama terus kemudian merah putih berkibar lagi," tegasnya.
Lihat Juga :Dewi Soekarno Hadiri Upacara HUT RI, Kaget Istana Banyak PerubahanKericuhan sebelumnya terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat zikir dan doa bersama memperingati Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu (15/8).
Massa mengibarkan bendera bulan bintang di tiang utama masjid meski aparat telah meminta agar bendera tersebut tidak dikibarkan.
Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat. Polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata.
Polda Aceh menyatakan situasi telah kembali terkendali dan kondusif. Personel gabungan masih disiagakan di sekitar lokasi dan patroli akan ditingkatkan di sejumlah wilayah Aceh.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah juga tengah membahas sejumlah persoalan terkait Aceh. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya berkoordinasi dengan DPR terkait revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir pada 2027.
Lihat Juga :Keturunan WR Soepratman Nyanyikan 'Indonesia Pusaka' di IstanaSupratman mengatakan pemerintah berharap pembahasan revisi UU tersebut dapat diselesaikan tahun ini.
Sementara itu, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kepastian hukum mengenai penggunaan Bendera Bulan Bintang. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi Forkopimda Aceh setelah kericuhan pada Sabtu (15/8).
(fln/bac) Bagikan: url telah tercopy