Oleh: M Ilyas Marwal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026, perhatian warga Nahdlatul Ulama tertuju ke Tambakberas, Jombang, tempat Muktamar Ke-35 NU dibuka di tengah perjalanan jam’iyah memasuki abad keduanya. Muktamar bukan sekadar pertemuan besar atau agenda pergantian kepemimpinan, melainkan forum tertinggi organisasi untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sekaligus merumuskan keputusan strategis yang akan menentukan arah NU ke depan. Karena itu, yang dinantikan jamaah bukan hanya siapa yang memperoleh mandat, tetapi juga gagasan apa yang lahir serta jalan seperti apa yang akan ditempuh NU menghadapi masa depan.
Harapan itu wajar karena abad kedua NU hadir bersama tantangan yang semakin rumit. Teknologi digital mengubah cara manusia berkomunikasi dan memperoleh pengetahuan, kecerdasan buatan memengaruhi cara manusia bekerja dan belajar, perubahan sosial melahirkan corak keberagamaan baru, sementara persoalan ekonomi, lingkungan, dan geopolitik semakin saling berkelindan. Dalam situasi seperti ini, NU tidak cukup hanya menjadi organisasi besar dengan jamaah yang besar, tetapi harus tetap mampu membaca perubahan, menjaga tradisi, dan menawarkan solusi bagi persoalan umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Baca Juga- Polres Indramayu Bongkar Sindikat Spesialis Pembobol Rumah Kosong Lintas Kabupaten
- Mengenal Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, Ini Daftar Pemimpin NU Sejak 1926
- Copet Ikut 'Ramaikan' Demo di Gedung DPR
Sejarah menunjukkan bahwa NU tidak pernah sepenuhnya mengambil jarak dari persoalan bangsa. Dalam berbagai fase Indonesia, NU hadir merawat tradisi keagamaan, menjaga keutuhan bangsa, dan ikut mencari jalan keluar ketika negara menghadapi persoalan besar. Karena itu, Muktamar kali ini tidak cukup dibaca sebagai kontestasi untuk menentukan siapa yang memimpin, tetapi juga sebagai momentum menentukan kesiapan NU menghadapi tantangan pada abad keduanya.
Pertanyaan yang layak diajukan pun bukan semata-mata siapa yang paling kuat memperoleh dukungan, melainkan siapa yang paling siap memikul amanah dan membawa NU tetap relevan bagi masa depan?
Pemimpin untuk Zaman yang Berubah
Pertanyaan tersebut penting karena organisasi sebesar NU membutuhkan lebih dari sekadar pengelola struktur. Dalam teori transformational leadership, pemimpin dituntut mampu membaca perubahan, membangun visi, menggerakkan organisasi, dan membawa anggotanya menuju keadaan yang lebih baik. Pemimpin, dengan demikian, bukan hanya penjaga warisan masa lalu, tetapi juga penentu arah masa depan.
Karena itu, siapa pun yang menjadi calon dan siapa pun yang kelak memperoleh mandat dari Muktamar idealnya memiliki kualitas yang saling melengkapi: alim, intelek, tawadu, berintegritas, matang secara spiritual, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap perbedaan, dan memiliki visi jauh ke depan.
Kealiman menjadi fondasi karena NU tumbuh dari tradisi pesantren dan keilmuan ulama. Kitab kuning, sanad, bahtsul masail, dan khazanah keislaman bukan sekadar warisan yang dijaga, melainkan sumber nilai untuk membaca persoalan baru. Namun, kealiman saja tidak cukup karena pemimpin NU juga harus intelek dan mampu memahami perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, serta perubahan sosial.
Pemimpin NU harus mengetahui dari mana organisasi ini berasal sekaligus memahami ke mana ia akan bergerak. Karena itu, turats dan tajdid perlu dipertemukan: tradisi dijaga tanpa membuat organisasi takut berubah, teks dipahami tanpa mengabaikan konteks, dan pesantren tetap menjadi akar tanpa membuat NU kehilangan pandangan terhadap dunia.
NU membutuhkan pemimpin yang kuat akarnya, tetapi luas cakrawalanya. Kecakapan tersebut perlu disertai tawadu. Dalam tradisi pesantren, tawadu bukan sekadar sikap rendah hati, melainkan kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan. Dalam kajian kepemimpinan, sikap ini dekat dengan konsep intellectual humility, yakni kesediaan menerima kritik, mendengar pandangan berbeda, dan tidak merasa paling benar.
Sikap itu penting bagi NU yang hidup dalam keragaman ulama, pesantren, generasi, struktur organisasi, dan tradisi lokal. Pemimpin harus mampu mendengar kiai sepuh tanpa mengabaikan generasi muda, memperhatikan pusat tanpa melupakan daerah, serta menjaga organisasi tanpa menjauh dari jamaah di akar rumput.
Kualitas berikutnya adalah integritas. Dalam perspektif ethical leadership, pemimpin tidak hanya dinilai dari apa yang dicapai, tetapi juga dari cara mencapai tujuan tersebut. Kekuasaan harus digunakan secara bertanggung jawab karena jabatan pada dasarnya adalah amanah, bukan ruang untuk memperbesar kepentingan pribadi atau kelompok.
Prinsip itu sejalan dengan tradisi khidmah NU dan pesantren: semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memberi manfaat. Pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak orang yang melayaninya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihadirkannya.