JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerap aspirasi nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026). Dalam dialog tersebut, nelayan mengeluhkan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk kapal berukuran 30 gross tonnage (GT) ke bawah.
Salah satu nelayan, Temu menyampaikan, keterbatasan solar bersubsidi masih menjadi kendala bagi nelayan di Cilacap. Dia berharap persoalan tersebut segera ditangani agar aktivitas melaut dapat berjalan lancar.
Baca Juga- Politisi Gerindra Ajak Publik Cermati Aturan Konstitusi Terkait Wapres Gibran
- Apresiasi Prabowo Gibran, Waketum MUI Kiai Marsudi Ajak Kawal Pemerintah Lewat Kritik Membangun
- 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Semarang Soroti Karhutla: Bayi ISPA, Satwa Lari ke Luar Negeri
“Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Dilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik,” kata Temu.
Menanggapi keluhan tersebut, Gibran mengatakan akan memeriksa kendala yang dihadapi nelayan, termasuk persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.
“Coba nanti kami cek ya, kekurangan syarat-syaratnya apa. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini,” kata Gibran.
Gibran juga meminta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengawal penyaluran solar bersubsidi di Cilacap. Dia menekankan, distribusi BBM harus berjalan lancar dan kuotanya sesuai dengan kebutuhan nelayan di lapangan.
“Bu Tina, tolong pastikan, distribusi solar subsidi di daerah Cilacap lancar, tidak terlambat dan kuotanya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pastikan juga tidak ada oknum yang bermain di lapangan, agar kuota bagi nelayan yang berhak bisa sampai tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan ketersediaan solar, Gibran menyoroti kendala administrasi yang dihadapi sebagian nelayan dalam mengurus surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 GT yang belum memiliki surat rekomendasi diminta segera mengurusnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat.
Gibran juga meminta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden menghimpun data nelayan yang belum mendapatkan surat rekomendasi untuk diteruskan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Pak Seswapres (Plt Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU,” katanya.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika