REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengembangan pasar karbon Indonesia menghadapi tantangan untuk memastikan potensi pengurangan emisi tidak berhenti sebagai proyek lingkungan, tetapi dapat berkembang menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi dan menarik bagi investor.
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam ASPEBINDO Bioenergy Business Summit 2026 di Jakarta. Dalam forum tersebut, PT ESGIN Global Partners dan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjajaki pengembangan ekosistem perdagangan karbon Indonesia.
Vice President Regional Head Indonesia PT ESGIN Global Partners Yayang Ruzaldy mengatakan, tantangan strategis pasar karbon Indonesia bukan semata meningkatkan volume transaksi. Menurut dia, Indonesia membutuhkan lebih banyak proyek karbon yang memiliki kesiapan dari sisi teknis, regulasi, pembiayaan, hingga akses pasar.
“Indonesia memiliki potensi proyek karbon yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi proyek yang memiliki metodologi yang tepat, MRV yang kuat, integritas yang tinggi, struktur pembiayaan yang jelas, serta akses terhadap pasar,” ujar Yayang.
Menurut dia, setiap unit karbon harus ditopang proyek mitigasi yang nyata dan data yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, kredibilitas proyek menjadi penting untuk membangun kepercayaan pembeli, investor, maupun lembaga keuangan.
“Di balik setiap unit karbon harus terdapat proyek dan aktivitas mitigasi yang nyata, data yang dapat diverifikasi, serta dampak lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, proyek tersebut harus mampu menciptakan nilai ekonomi yang dapat dirasakan oleh pemilik proyek, daerah, dan masyarakat,” katanya.
Kolaborasi ASPEBINDO dan ESGIN akan diarahkan untuk mengidentifikasi kegiatan pengurangan maupun penyerapan emisi yang berpotensi dikembangkan menjadi proyek karbon. Potensinya mencakup sektor energi, pertambangan, bioenergi, kehutanan, industri, pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan sektor rendah karbon lainnya.
Kerja sama tersebut juga mencakup penjajakan pengembangan proyek karbon, penerapan Digital Measurement, Reporting and Verification (MRV), serta dukungan terhadap proses validasi, verifikasi, dan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan keterlacakan data proyek.
Persoalan pembiayaan menjadi tantangan lain dalam pengembangan proyek karbon. Pasalnya, kebutuhan modal muncul sejak tahap studi kelayakan, penyusunan desain proyek, pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi, hingga proses MRV, validasi, verifikasi, registrasi, dan penerbitan unit karbon.
Karena itu, ASPEBINDO dan ESGIN akan menjajaki penghubungan proyek dengan perbankan, investor institusional, climate funds, impact investors, strategic investors, serta instrumen pembiayaan hijau lainnya.
Pendekatan tersebut diharapkan mengubah posisi proyek karbon dari sekadar inisiatif lingkungan menjadi infrastruktur iklim yang layak investasi. Dengan begitu, perdagangan karbon tidak hanya menjadi pasar bagi unit karbon, tetapi juga dapat membantu mengalirkan modal ke proyek mitigasi dan pembangunan rendah karbon.
Di sisi lain, jaringan ASPEBINDO yang mencakup lebih dari 100 perusahaan di sektor perdagangan, pertambangan batubara, minyak dan gas, serta energi terbarukan dinilai memiliki basis proyek yang cukup luas untuk dikembangkan. Sejumlah peluang dekarbonisasi mencakup efisiensi energi, energi terbarukan, pengelolaan metana, bioenergi, biomassa, pengelolaan limbah, dan rehabilitasi lingkungan.
Pengembangan pasar juga diarahkan untuk membuka akses terhadap pembeli di dalam maupun luar negeri. Namun, akses pasar internasional tetap harus mengikuti ketentuan pemerintah Indonesia, termasuk mekanisme registrasi, metodologi, persyaratan otorisasi, dan aturan lainnya.
Selain aspek investasi, manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat menjadi bagian dari perhatian dalam pengembangan proyek. Proyek karbon dinilai berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru, investasi hijau, lapangan kerja, pengembangan teknologi, serta aktivitas ekonomi lokal.
Karena itu, desain proyek perlu memperhatikan mekanisme pembagian manfaat yang transparan dan proporsional, termasuk bagi pemerintah daerah, masyarakat, pemilik lahan atau aset, dan pelaku ekonomi lokal.
Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak menargetkan lebih banyak potensi pengurangan dan penyerapan emisi Indonesia dapat dikembangkan menjadi proyek karbon yang berkualitas, terverifikasi, layak dibiayai, memiliki akses pasar, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika