REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendidikan vokasi perlu ditempatkan sebagai salah satu jalur utama dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang terampil, adaptif, dan siap menghadapi perubahan kebutuhan industri.
Pendidikan kejuruan tidak semestinya dipandang sebagai pilihan kedua setelah pendidikan akademik, melainkan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan tersier yang mampu menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja.
Baca Juga- Hal yang Perlu Anda Ketahui tentang Lalai dan Penyebabnya yang Diperingatkan Alquran
- Apakah Embargo Ekonomi AS Atas Iran akan Berhasil? Ini Kata Para Analis
- Nafsu Sanksi Ekonomi Iran, Ancaman Krisis Justru Berbalik Menimpa AS secara Mengkhawatirkan
Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring langkah Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya membutuhkan lulusan dengan penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis, mampu memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta memahami kebutuhan industri.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri telah menempatkan transformasi sumber daya manusia dan pendidikan sebagai salah satu agenda penting untuk mencapai ambisi Indonesia pada 2045.
Berbagai persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi meja bundar “Shaping Indonesia’s Workforce: Connecting Education, Skills and Industry”, yang diselenggarakan bersama RMIT University, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, serta Kedutaan Besar Australia di Indonesia beberapa waktu lalu.
Diskusi tersebut menekankan pentingnya keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri, jalur pembelajaran yang fleksibel, peningkatan kapasitas pendidik, serta hubungan yang lebih kuat antara pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi.
Dalam konteks tersebut, RMIT University Australia mendorong perubahan cara pandang terhadap pendidikan vokasi. Jalur vokasi tidak seharusnya ditempatkan lebih rendah dibandingkan pendidikan universitas.
Sebaliknya, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi perlu dilihat sebagai dua jalur yang saling terhubung dan sama-sama memiliki peran strategis.
Direktur RMIT Indonesia, Tantia Dian Permata Indah, mengatakan Indonesia membutuhkan sistem yang menghubungkan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, menempatkan keterampilan praktis sejajar dengan pengetahuan akademik, mengintegrasikan pembelajaran dengan industri, serta memungkinkan peserta didik berpindah di antara berbagai jalur seiring perkembangan industri dan karier.
Dia mengatakan, yrgensi memperkuat pendidikan vokasi juga tercermin dari tantangan transisi lulusan sekolah kejuruan menuju dunia kerja.
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 8,63 persen pada 2025. Angka tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam memastikan keterampilan yang diperoleh peserta didik benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Namun, persoalan tersebut tidak berarti pendidikan vokasi kehilangan relevansinya. Justru sebaliknya, kondisi itu menunjukkan perlunya memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah agar pendidikan vokasi benar-benar menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
Karena itu, kata dia, keberhasilan pendidikan vokasi tidak cukup diukur dari seberapa banyak lulusan yang dihasilkan. Yang tidak kalah penting adalah sejauh mana lulusan memiliki keterampilan yang relevan, mampu memasuki dunia kerja, dan terus mengembangkan kompetensinya ketika kebutuhan industri berubah.
Dia menyebut RMIT, sebagai universitas dual-sektor terbesar di Australia, mengintegrasikan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi dalam satu institusi. Model tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh pilihan pendidikan yang lebih fleksibel, mulai dari pelatihan praktis, pembelajaran akademik hingga pengalaman langsung di industri.
Di Australia, kata dia, RMIT bahkan menyediakan sekitar 350 jalur pendidikan yang saling terhubung, sehingga peserta didik dapat menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan kebutuhan profesional dan karier mereka.
“Pendekatan semacam itu dinilai relevan bagi Indonesia yang sedang menghadapi perubahan cepat dalam struktur dan kebutuhan tenaga kerja,” tutur dia dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika