REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA, – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berupaya keras menjaga stabilitas harga bahan pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Langkah ini merupakan strategi utama untuk mengendalikan laju inflasi di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, menyatakan bahwa pemerintah setempat berkomitmen memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar. "Pemerintah setempat berupaya agar masyarakat lebih mudah memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau," ujar Tohar di Penajam, Selasa.
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan pangan dilakukan di setiap desa dan kelurahan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan distribusi bahan pangan secara tepat berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.
Gerakan Pasar Murah dan Kolaborasi
Langkah konkret selanjutnya, pemerintah daerah mengatur jadwal pelaksanaan gerakan pasar dan pangan murah. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Perum Bulog, untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di masyarakat.
Sejumlah langkah tersebut diambil karena kelompok makanan dan minuman masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Berdasarkan data indeks harga konsumen (IHK), inflasi bulanan Kabupaten Penajam Paser Utara pada September 2026 tercatat sebesar 0,56 persen, sementara secara tahunan mencapai 4,18 persen.
Angka inflasi tahunan ini merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan telah melampaui batasan sasaran nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk semakin mengintensifkan upaya pengendalian.
Tantangan Pasokan dan Ketersediaan Air
Tohar menambahkan, sebagian besar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat setempat masih didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Oleh karena itu, faktor cuaca sangat mempengaruhi kelancaran pengiriman pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
Selain fokus pada pangan, perhatian juga diberikan pada ketersediaan air bersih. "Ketersediaan air bersih juga diperhatikan dalam pengendalian inflasi, karena juga kebutuhan warga untuk konsumsi dan aktivitas sehari-hari, seperti mandi dan mencuci," tambahnya.
Pemerintah setempat melalui TPID berupaya menjaga laju inflasi agar tetap terkendali di bawah standar inflasi nasional 2026. Target yang ditetapkan berada dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen (2,5 persen±1 persen).
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara