REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Pipin Sopian menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum Pemilu 2029 merupakan provokasi politik yang tidak sehat dan berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
Menurut Pipin, wacana tersebut tidak seharusnya dilemparkan ke ruang publik tanpa penjelasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “percepatan” dan melalui mekanisme konstitusional seperti apa hal tersebut akan dilakukan.
Baca Juga- Changan Perluas Pasar di Jawa Timur dengan Hadirkan Deepal S05 dan Nevo Q05 di GIIAS Surabaya
- Mengapa NU Pulang ke Pesantren?
- Jakarta One Running Series Ajak Warga Nikmati Jakarta Lewat Ayunan Langkah
“Saya melihat pernyataan Budi Arie ini sebagai bentuk provokasi politik. Istilah ‘percepatan’ sebelum 2029 bukan pernyataan yang ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat,” ujar politisi asal Purwakarta ini lewat keterangan tertulis, Rabu(26/8/2026).
Juru Bicara PKS ini menegaskan, Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional yang mengatur masa jabatan Presiden dan proses pergantian kekuasaan. Karena itu, tidak boleh ada upaya membangun opini publik seolah-olah pergantian atau perubahan kekuasaan dapat dilakukan berdasarkan situasi politik sesaat.
“Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden memiliki mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029. Mandat itu harus dihormati dan dijaga bersama,”tegas dia.
Alumni Ilmu Politik UI ini juga menyoroti bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang memperlihatkan mantan Presiden Joko Widodo berada di samping Budi Arie. Ia mengatakan pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan mengenai keterlibatan Jokowi, tetapi situasi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memprediksi pemerintahan Prabowo tidak sampai 2029. - (Republika)
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : Antara