REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan siap. Namun, hingga kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum menyampaikan total kebutuhan anggaran.
Purbaya mengatakan anggaran penanganan karhutla akan disalurkan melalui BNPB. Saat ini, BNPB memiliki dana sekitar Rp5 triliun. Pemerintah siap menambah apabila dana tersebut tidak mencukupi.
“Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB. Kita akan channeling lewat BNPB. Mereka punya Rp5 triliun. Kalau kurang, ya kita tambah nanti,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurut Purbaya, besaran anggaran khusus untuk karhutla belum dapat ditentukan karena penanganan masih berlangsung. BNPB masih perlu menghitung kembali kebutuhan di lapangan.
“BNPB belum ngasih biaya total, ya kita enggak tahu berapanya. Ini masih terjadi, dia akan ases ulang. Tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh masif sekali,” ujarnya.
Purbaya memastikan ketersediaan anggaran tidak akan menjadi kendala dalam mempercepat penanganan karhutla. “Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa,” kata dia.
Ketika ditanya apakah pemerintah siap memenuhi berapa pun kebutuhan yang diajukan BNPB, Purbaya mengiyakan dengan catatan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Iya, asal jangan di-mark up aja,” ujarnya.
Purbaya mengatakan penanganan bencana memiliki pendekatan berbeda dibandingkan belanja pemerintah pada umumnya karena menyangkut keselamatan masyarakat.
“Kalau untuk bencana, approach-nya beda dengan belanja biasa. Bencana kan menyangkut hayat-hayat hidup orang yang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain,” kata Purbaya.
Selain melalui BNPB, Purbaya mengatakan Kementerian Kehutanan telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk penanganan karhutla dan sebagian anggaran tersebut sudah diberikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika