DAMASKUS – Pemerintah Suriah mempertimbangkan bergabung dengan Pakta Pertahanan Makkah yang dibentuk Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya ancaman keamanan regional dan serangan militer Israel yang telah lebih dari 1.000 kali menyasar wilayah Suriah dalam waktu kurang dari dua tahun.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani mengungkapkan, pemerintah di Damaskus tengah membahas kemungkinan bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam forum Manama Dialogue di Bahrain, Sabtu (31/10/2026).
"Pembahasan saat ini sedang berlangsung untuk mengevaluasi masuknya Suriah ke dalam Aliansi Makkah," kata Shaibani sebagaimana dikutip Middle East Eye.
Dia menegaskan, Suriah merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan kawasan. Karena itu, Damaskus mendukung setiap kerangka kerja sama yang bertujuan melindungi stabilitas regional.
Menurut Shaibani, negara-negara di kawasan Timur Tengah kini membutuhkan sistem pertahanan dan pencegahan bersama lebih dari sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Suriah masih menghadapi serangkaian serangan militer Israel. Shaibani menyebut Israel telah melancarkan lebih dari 1.000 serangan terhadap wilayah Suriah dalam waktu kurang dari dua tahun. Serangan-serangan tersebut menewaskan puluhan orang.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Istana Safa, Makkah, Jumat (7/8/2026). - (Murat Cetinmuhurdar/TCCB via Anadolu)
Dia mempertanyakan sikap pihak-pihak yang menyerukan pengendalian perbatasan dan penempatan seluruh senjata di bawah kendali negara, tetapi pada saat bersamaan membiarkan kedaulatan Suriah terus dilanggar.
"Bagaimana seruan untuk mengendalikan perbatasan dan menempatkan senjata secara eksklusif di bawah kendali negara dapat dibenarkan, sementara kedaulatan Suriah dilanggar dan menjadi sasaran setiap hari?" ujarnya.
Pakta Pertahanan Bersama Makkah ditandatangani pada 7 Agustus 2026 oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Kota Makkah.
Kesepakatan tersebut memuat prinsip bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Prinsip ini membuat pakta tersebut kerap dibandingkan dengan Pasal 5 Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Selain komitmen pertahanan bersama, kerja sama ketiga negara mencakup pertukaran intelijen, latihan militer bersama, koordinasi penanggulangan terorisme, serta pengembangan industri pertahanan dan transfer teknologi.
Pembentukan aliansi ini berlangsung di tengah meningkatnya ancaman keamanan terhadap Arab Saudi, termasuk serangan kelompok Houthi dari Yaman. Riyadh berupaya memperkuat dukungan pertahanan dari negara-negara mitranya.
Meski demikian, pemerintah Turki dan Pakistan belum mengumumkan pengerahan pasukan untuk menyerang kelompok Houthi. Ankara juga menegaskan bahwa dukungan militernya kepada Arab Saudi tidak berarti mengirim tentara Turki untuk bertempur di Yaman.
Keinginan Suriah bergabung dengan pakta tersebut juga tidak terlepas dari hubungan dekat Damaskus dengan Ankara. Turki menjadi salah satu mitra penting pemerintah Presiden Ahmed al-Sharaa dalam proses pemulihan institusi negara dan pembangunan kembali militer Suriah.
Pemerintahan al-Sharaa mengambil alih kekuasaan setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Sejak itu, Damaskus berupaya membangun kembali hubungan diplomatik dan keamanan dengan negara-negara kawasan.
Shaibani sebelumnya juga telah menyampaikan ketertarikan Suriah terhadap pakta tersebut ketika melakukan kunjungan ke Islamabad pada Agustus lalu. Kunjungan itu menjadi lawatan pertama menteri luar negeri Suriah ke Pakistan dalam hampir dua dekade.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyebut Arab Saudi, Turki, dan Pakistan sebagai negara-negara penting di kawasan. Namun, pemerintah Suriah belum mengumumkan keputusan final untuk bergabung.
Menurut laporan The National, Shaibani memandang keamanan negara-negara Teluk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan nasional Suriah. Dia juga menekankan pentingnya kerja sama regional dalam membangun kemampuan pertahanan dan pencegahan bersama.
Sementara itu, serangan Israel terhadap wilayah Suriah terus menjadi persoalan utama bagi pemerintahan baru Damaskus. Israel memperluas kehadiran militernya di sejumlah wilayah Suriah, termasuk kawasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Pemerintah Suriah berulang kali mengecam tindakan tersebut dan mendesak penghormatan terhadap kedaulatan serta integritas wilayah negaranya.
Shaibani menegaskan, stabilitas kawasan tidak mungkin terwujud selama kedaulatan negara-negara di Timur Tengah terus dilanggar.
Jika bergabung, Suriah akan memperluas cakupan geografis Pakta Makkah hingga kawasan Syam atau Levant. Namun, realisasi keanggotaan masih membutuhkan persetujuan negara-negara pendiri dan pembahasan mengenai bentuk kontribusi pertahanan Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika