SEMARANG — Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) di sepanjang pantai utara Pulau Jawa telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat pesisir. Meski digadang-gadang bertujuan melindungi kawasan pesisir, warga, terutama nelayan, cemas proyek GSW justru akan menghapus ruang hidup mereka.
Ketua Kelompok Nelayan Perempuan Puspita Bahari di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Masnuah, mengungkapkan, hingga saat ini dia belum mengetahui konsep konstruksi dari GSW: apakah ia akan sepenuhnya berbentuk tanggul beton atau dikombinasikan dengan vegetasi seperti mangrove. Ketiadaan informasi membuat dia dan segenap warga Demak, terutama mereka yang bekerja sebagai nelayan, dibekap kecemasan dan kebingungan.
Baca Juga- Groundbreaking Proyek Tanggul Laut Pantura Direncanakan pada 17 Oktober 2026
- Soal Proyek Tanggul Laut Pantura, DPRD Jateng Ingatkan Harus Libatkan Warga
- Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pembangunan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) Segmen 12 Teluk Semarang
“Jelas bingung dan khawatir dengan giant sea wall ini, apalagi kami tidak dilibatkan dalam perumusan, kami tidak diundang. Jadi kami buta banget dengan pembangunan giant sea wall itu,” ungkap Masnuah ketika diwawancara saat menghadiri acara diskusi publik untuk membahas proyek GSW yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Kota Semarang, Jumat (23/10/2026).
Dia menjelaskan, saat ini warga pesisir Demak sudah terdampak pembangunan Tol Semarang-Demak yang didalamnya mencakup pembuatan tanggul laut. Menurut Masnuah, dalam pembangunannya, Tol Semarang-Demak turut membabat 46 hektare mangrove yang ditanam dan dirawat warga. Padahal keberadaan mangrove sangat penting bagi nelayan karena menjadi habitat ikan serta biota laut lainnya.
“Merawat mangrove itu juga perlu perawatan, perlu perhatian, kepedulian. Jadi kalau mangrove itu dibabat habis sekitar 46 hektare itu, sampai sekarang belum ada gantinya, dan merugikan masyarakat pesisir skala besar,” kata Masnuah.
Menurut dia, kehadiran proyek Tol Semarang-Demak telah mengakibatkan nelayan kesulitan mencari dan menangkap ikan. “Mulai dari akses, jarak, hingga penangkapan ikan, berkurang drastis. Apalagi nanti kalau ini dibangun tanggul laut raksasa, mereka bayangannya sudah ketakutan: hidup kami bagaimana?; masa depan kami bagaimana? Anak cucu kami hidup di mana?” ucapnya.
Sama seperti Masnuah, Sugeng, nelayan sekaligus warga pesisir di Kabupaten Kendal, juga mengaku belun mengetahui akan seperti apa proyek GSW nantinya. “Sebenarnya soal GSW ini, kalau Kendal bagian barat sendiri cukup buta karena tidak pernah dilibatkan sama sekali,” kata Sugeng yang turut menghadiri diskusi Walhi di Kota Semarang.
Menurut Sugeng dan masyarakat pesisir di daerahnya belum pernah memperoleh undangan untuk membahas atau mendiskusikan proyek GSW. “Jadi seperti apa proyek itu akan berjalan atau bentuknya saja kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Karena kita tidak tahu, benar-benar buta, karena tidak pernah diajak untuk diskusi soal itu,” ucapnya.
Sugeng pun mengkritik keras adanya praktik jual beli sempadan pantai di daerahnya yang akhirnya mengalihkan hak kepemilikan tanah atau lahan dari negara menjadi pribadi. Dia mendesak agar hal tersebut diusut dan diselidiki.
“GSW ini sebenarnya belum menjawab kebutuhan para nelayan atau warga pesisir yang ada di sepanjang Pantura. Karena di Kendal saya pikir masih cukup aman kalau yang sebelah barat, kalau sempadan pantainya memang dipelihara. Tapi kenyataannya memang ini sengaja mereka menjual sempadan pantainya biar seakan-akan kampung pesisir itu benar-benar terancam, dan proyek ini nanti dilegalkan,” ucap Sugeng.
Dia berpendapat, kehadiran GSW pun akan menghambat transmigrasi ikan. Sugeng mengingatkan bahwa nelayan-nelayan kecil hanya dapat melaut dengan jarak satu hingga tiga mil dari bibir pantai. Jika GSW dibangun dalam radius tersebut, maka para nelayan harus melaut lebih jauh dari itu.
“Jadi kami harus tambah ongkos untuk melaut. Kan transmigrasinya sudah tidak ada tempat bertelur. Ikan mau bertelur kan ke tepi, cumi juga mau bertelur ke tepi, kalau dikasih tanggul laut, ke tepinya kapan mereka?” kata Sugeng.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak pernah dikemukakan dalam wacana terkait GSW. “Ada berapa ribu nanti nelayan yang akan hilang mata pencahariannya? Satu kepala, dia menanggung beban berapa kepala di belakangnya. Kalau nanti 200 ribu nelayan mata pencahariannya hilang, tinggal dikalikan saja empat, termasuk dengan istri dan anaknya,” ujarnya.
Marzuki, nelayan sekaligus warga pesisir Semarang, turut hadir dalam diskusi Walhi yang secara khusus membahas proyek GSW. Dia mengungkapkan, saat ini beberapa daerah pesisir Semarang, seperti Tambakrejo dan Tanjung Mas, masih terhindar dari banjir rob. Salah satu tujian pembangunan GSW diketahui untuk mengatasi rob di sejumlah daerah di sepanjang Pantura Jawa.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika