Nasional

Waketum Golkar Sebut Budi Arie Adu Domba Presiden RI dan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya "percepatan" Pemilu 2029, mendapat kritikan tajam. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, pernyataan tersebut semestinya tidak...

27 Agustus 2026, pukul 09:12 WIB · dibaca 0 kali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya "percepatan" Pemilu 2029, mendapat kritikan tajam. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, pernyataan tersebut semestinya tidak disampaikan karena berpotensi menimbulkan spekulasi dan memperkeruh suasana politik.

Bahkan, hal itu dapat dibaca sebagai upaya mengadu domba Presiden RI dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Idrus mengatakan, Indonesia merupakan rumah yang harus dijaga bersama. Karena itu, setiap tokoh politik maupun masyarakat yang memiliki ruang menyampaikan pendapat harus mempertimbangkan etika demokrasi, konstitusi, serta dampak dari setiap pernyataan yang disampaikan.

Baca Juga

"Indonesia ini adalah rumah besar yang harus kita rawat bersama. Sejatinya kita membuat pernyataan-pernyataan itu sebagai tanggung jawab kita," kata Idrus dalam siaran pers kepada Republika di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat dalam demokrasi bukan berarti seseorang dapat mengabaikan konsekuensi politik dari pernyataannya. Sebuah pernyataan, sambung Idrus, baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, bisa ditafsirkan berbeda oleh publik. "Bisa dibaca orang. Bisa ditafsirkan atau dibaca orang ini adalah mengadu domba," ucap Idrus.

Dia menyebut, persoalan itu menjadi semakin sensitif karena pernyataan Budi Arie disampaikan di hadapan Jokowi. Dalam video yang beredar, Budi Arie menyampaikan, insting politiknya melihat kemungkinan perubahan terjadi lebih cepat dari 2029 dan kemudian menanyakan kesiapan para relawan apabila terjadi "percepatan".

Analisis mantan menkominfo itu memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum berakhirnya masa pemerintahan Prabowo berakhir pada 2029. Bagi Idrus, persoalannya bukan semata-mata apakah pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi Budi Arie atau bukan.

 

Loading...
Lihat di situs asli

Berita terkait