REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Mugiyanto menyatakan pentingnya pelibatan semua unsur pemerintah dan masyarakat dalam memajukan HAM.
Mugiyanto mengingatkan pemajuan HAM bukan hanya tugas Kementerian HAM. Hal itu dikatakan Mugiyanto saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga- Mengapa Sikap Negara-Negara Balkan yang Muslim terhadap Israel Berbeda?
- Nikmat Kedua Kaki, Apa Rahasianya dalam Alquran dan Hadis? Ini Jawaban Studi Ilmiah
- Pernahkah Anda Renungkan Akhir Ayat Alquran Ditutup dengan Irama yang Sama? Ini Rahasianya
Selama dua hari, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil berdiskusi, beradu gagasan, dan berhasil merumuskan delapan isu HAM prioritas beserta rancangan teknokratiknya.
Mugiyanto menyampaikan hasil Musrenbang akan dikirimkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, serta para menteri terkait lainnya.
Hasil ini (Musrembang HAM 2026) bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari. Hasil forum ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden.
“Artinya, suara yang Bapak dan Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini,” kata Mugiyanto dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026).
Mugiyanto memastikan seluruh masukan peserta akan dihimpun dan diolah menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang HAM ke depan.
“Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai,” ujar Mugiyanto.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika