REPUBLIKA.CO.ID, BATAM, – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menginstruksikan percepatan realisasi program dan penyerapan anggaran di lingkungan pemerintahannya. Instruksi tegas ini disampaikan menjelang akhir tahun anggaran 2026 untuk mencegah penumpukan kegiatan.
Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), deputi, dan direktur untuk memantau langsung pelaksanaan program di unit kerja masing-masing. Menurutnya, kegiatan yang tidak terlaksana merupakan bentuk pemborosan, terlebih APBD Perubahan telah disahkan sehingga penyesuaian anggaran tidak dimungkinkan lagi.
“Jika ada kendala pada program kerja, segera laporkan kepada pihak pengawasan atau Inspektorat,” tegas Amsakar dalam keterangannya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin.
Optimalkan Pendapatan Daerah
Selain mengejar serapan belanja, Amsakar juga memberikan perhatian khusus pada optimalisasi penerimaan daerah. Ia meminta perangkat daerah penghasil pendapatan untuk memaksimalkan penerimaan, khususnya dari sektor pajak daerah.
“Saya akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan dinas-dinas penghasil untuk mengecek realisasinya secara langsung,” ujarnya.
Soroti Disiplin ASN dan Isu Publik
Tidak hanya soal anggaran, Amsakar turut menyoroti kedisiplinan dan integritas aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai di lingkungan Pemkot Batam dan BP Batam. Ia meminta pimpinan unit kerja memastikan pengawasan kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja berjalan konsisten.
Setiap persoalan kedisiplinan, lanjutnya, harus ditangani secara berjenjang agar pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut.
Dalam arahannya, Amsakar juga menyoroti tiga persoalan utama yang menjadi aspirasi masyarakat di media sosial, yakni pelayanan air bersih, penanganan banjir, dan pengelolaan sampah. Ia menekankan penyelesaian ketiga isu ini membutuhkan koordinasi kuat antara Pemko Batam dan BP Batam, dari petugas lapangan hingga tingkat pimpinan.
Pelayanan Publik dan Informasi
Amsakar meminta penyampaian informasi publik dilakukan secara terarah agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Secara khusus, ia menginstruksikan camat dan lurah sebagai garda terdepan untuk menindaklanjuti setiap keluhan warga dengan langkah nyata, bukan sekadar meneruskan tanpa penyelesaian.
“Kalau komunikasi sudah terbangun dengan baik, saya yakin permasalahan akan lebih mudah diselesaikan,” pungkasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara