REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Jakarta menjalin tiga kerja sama strategis dengan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah DKI Jakarta dengan potensi nilai mencapai Rp5,87 triliun.
Kolaborasi tersebut mencakup pembiayaan rumah bagi pekerja sektor informal, elektrifikasi armada Transjakarta, dan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas.
Baca Juga- Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, DKI Tetap Kuasai Saham Mayoritas
- Pemprov DKI Siapkan Penguatan Modal Bank Jakarta untuk Ekspansi Bisnis
- Bangun Tujuh Proyek, Bank Jakarta dan PT SMI Kucurkan Dana Rp 2,11 Triliun
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan Jakarta menuju 50 besar kota global pada 2030 membutuhkan sinergi seluruh ekosistem perkotaan. Kerja sama lintas sektor diperlukan untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, pemanfaatan energi terbarukan, serta kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota,” ujar Pramono dalam kegiatan penandatanganan kerja sama strategis di Balai Kota Jakarta, Senin (12/10/2026).
Ia menekankan, setiap kesepakatan harus ditindaklanjuti dengan program konkret, target terukur, dan tata kelola yang baik. Keberhasilan kerja sama, kata dia, tidak cukup dinilai dari jumlah perjanjian yang ditandatangani, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini,” katanya.
Dalam salah satu kerja sama, Bank Jakarta bersinergi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta untuk mendukung program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal.
Program tersebut memiliki potensi nilai Rp587 miliar melalui penyaluran dan penjaminan kredit.
Bank Jakarta juga mendukung pembiayaan elektrifikasi 3.782 armada Transjakarta dengan potensi nilai mencapai Rp5,07 triliun. Kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta tersebut memiliki jangka waktu nota kesepahaman selama tiga tahun.
Adapun kerja sama ketiga dilakukan dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk pembiayaan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan jangka waktu 15 tahun.
Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Saefullah Hidayat mengatakan, kolaborasi antara BUMD, BUMN, dan perangkat daerah diperlukan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta. Peran tersebut tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mencakup pelayanan masyarakat dan penggerak perekonomian daerah,” kata Saefullah.
Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta mencatat 52 kerja sama strategis hingga triwulan III 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 27 kerja sama BUMD dengan BUMN dan 25 sinergi antar-BUMD yang melibatkan 14 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, sebanyak 15 kerja sama ditandatangani dengan cakupan sektor kesehatan, pembiayaan perumahan, pendidikan dan ketenagakerjaan, infrastruktur digital, energi rendah karbon, pengembangan kawasan, serta transportasi publik.
Menurut Saefullah, kemitraan lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perkotaan yang modern dan tangguh.
“Dari 15 kerja sama tersebut, kami melihat bahwa masa depan Jakarta tidak dibangun secara sektoral, tetapi melalui kemitraan strategis lintas sektor. Sinergi adalah jembatan menuju ekosistem perkotaan yang tangguh, modern, dan mandiri,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika