JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Zigo Rolanda, menyampaikan dukungan penuh atas instruksi tegas Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang melarang pengiriman komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pelabuhan perantara di negara lain.
Zigo menilai penegakan ekspor langsung merupakan langkah berani dan strategis dalam menjaga marwah serta kedaulatan ekonomi Indonesia di mata dunia. "Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” kata Zigo saat dihubungi, Selasa (3/11/2026).
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki SDA melimpah. Namun, ekspor komoditas yang berlangsung selama ini belum banyak memberikan keuntungan atau devisa bagi negara karena adanya transit pelabuhan perantara tersebut.
“Kita ini negara besar dan berdaulat. Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara," tegas Zigo.
Politisi muda Golkar ini menambahkan bahwa praktik pengiriman melalui negara perantara selama ini hanya merugikan posisi tawar Indonesia secara geopolitik maupun ekonomi.
"Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia," lanjutnya.
Selain mendukung ketegasan ekspor langsung, Zigo turut memberi apresiasi positif atas dua kebijakan strategis Menteri Bahlil lainnya yang disampaikan dalam forum Minerba Convex 2026. Zigo menggarisbawahi pentingnya aturan afirmatif yang memprioritaskan pengusaha daerah, BUMD, dan UMKM dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta keterlibatan kontraktor lokal.
Menurutnya, kebijakan ini memastikan bahwa masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan pelaku utama dalam pembangunan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri.
Di samping itu, Zigo juga menilai langkah penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sangat krusial untuk mencegah kelebihan pasokan agar harga komoditas nasional tetap stabil. Ia sepakat agar pembentukan smelter ke depan difokuskan pada produk barang jadi atau produk akhir guna memaksimalkan ekosistem nilai tambah di dalam negeri.
"Momentum Minerba Convex 2026 ini harus kita perkuat bersama, kita harus dukung apa yang dilakukan Menteri Bahlil. Sinergi Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci membangun tata kelola pertambangan yang mandiri dan adil untuk rakyat," pungkas Zigo.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta ekspor semua produk ekspor energi dan mineral langsung ke negara tujuan, tidak melalui negara perantara.
”Saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam lewat transit negara tertentu. Enggak boleh lagi sumber daya alam dari sektor ESDM, mau kirim barang ke China, tidak boleh mampir di negara yang itu. Langsung saja,” ujar Menteri Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Untuk itu, dia menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengirim ekspor LNG langsung ke negara tujuan. LNG yang diekspor ke Jepang dan Korea pun harus dikirimkan secara langsung tanpa transit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika