REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo menyoroti bahwa konsep sovereign atau kedaulatan berpotensi menjadi tantangan dalam adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di kawasan ASEAN. Hal ini disampaikan Teo dalam acara Asia Economis Summit 2026 di Jakarta, Rabu.
Teo menilai negara-negara menanggapi kebutuhan akan kedaulatan AI secara terbatas sebagai persoalan kepemilikan dan perlombaan teknologi. "Persoalan kepemilikan dan perlombaan untuk membangun atau menguasai seluruh rantai teknologi AI, mulai dari chip, model, data, hingga aplikasi. Pandangan ini dapat dipahami, tetapi cukup tidak realistis dan mungkin tidak membantu banyak negara," tutur Teo.
Kedaulatan, lanjut Teo, merupakan perhatian yang sah dan memang seharusnya demikian. Setiap negara harus mampu menggunakan AI sesuai kepentingannya sendiri demi melayani masyarakatnya.
Biaya Besar dan Prioritas Anggaran
Menurut dia, biaya yang dibutuhkan sangat besar dan rantai teknologi AI bergantung pada rantai pasok global yang sangat kompleks. Sangat sedikit negara yang bisa berharap untuk membangun atau memilikinya di setiap level. Sebagian besar negara di ASEAN juga memiliki prioritas anggaran lain, seperti merawat populasi yang menua, perawatan kesehatan, atau pendidikan.
Dalam hal ini, Teo menyoroti pengembangan AI dirumuskan melalui tiga pendekatan. Pertama, memastikan kemampuan untuk memanfaatkan dan mengatur AI demi kepentingan masyarakat luas. Kedua, memiliki otonomi dalam menentukan mitra, sumber teknologi, serta bentuk kerja sama yang sesuai. Ketiga, memperkuat fondasi ekosistem AI melalui dukungan terhadap institusi riset, komunitas pengembang, pelaku usaha, dan pengembangan talenta digital.
"Ketiga tujuan ini akan membutuhkan upaya yang cukup besar untuk dicapai. Tetapi itu cara yang membantu kita melindungi warga negara dan kepentingan strategis kita. Itu harus menjadi prioritas kita," imbuh dia.
Peluang Adopsi AI di Asia Tenggara
Teo juga menyoroti bahwa Asia Tenggara memiliki peluang untuk memperluas adopsi AI yang sedang bergerak di sejumlah aspek. Aspek tersebut mencakup infrastruktur, kapabilitas dalam organisasi dan tenaga kerja, keterlibatan lapisan masyarakat, hukum dan peraturan yang mendukung, serta kerja sama internasional.
Semakin banyak perusahaan mulai mengintegrasikan AI ke dalam operasi mereka. Di sisi lain, populasi yang muda, terhubung secara digital, dan cepat beradaptasi, serta pemerintah terus mendorong peningkatan keterampilan AI bagi pelajar dan memperkuat kerja sama dengan perusahaan teknologi.
Pembangunan infrastruktur berlangsung besar. Kapasitas pusat data baru terus hadir hampir di seluruh kawasan. Menurut Teo, antara 2025 hingga 2030 kapasitas tersebut diperkirakan meningkat lebih dari tiga kali lipat.
"Kekuatan ASEAN tidak pernah berasal dari keseragaman. Kekuatan ASEAN selalu berasal dari kemampuan kita untuk bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Selama ASEAN terus bergerak maju bersama, kita dapat mencapai jauh lebih banyak," kata Teo.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara