REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait adanya gugatan penanganan karhutla dan kabut asap di Kalimantan Barat. Gugatan ini diajukan oleh kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat ke pengadilan.
"Nanti saya koordinasikan," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, apabila pemerintah digugat ke pengadilan, nantinya akan ditunjuk kuasa hukum untuk menjawab gugatan tersebut.
Adapun gugatan dimaksud diajukan oleh empat kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat, termasuk perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Pemuda Katolik setempat melalui tim hukum mereka. Terdapat 10 pihak yang digugat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, sejumlah menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Gubernur Kalimantan Barat.
Para penggugat menuntut pemulihan dan rehabilitasi lingkungan secara menyeluruh, penguatan penanganan kebakaran, serta pertanggungjawaban atas biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Sidang perdana gugatan tersebut telah digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu (7/10), namun terpaksa ditunda ke Rabu (21/10) karena ketidakhadiran pihak tergugat.
Respons Pemerintah terhadap Karhutla
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menerima bantuan dari negara-negara tetangga dalam menangani karhutla di sejumlah daerah di Tanah Air. "Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," ujar Arrmanatha usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap penanganan karhutla mengingat dampaknya yang besar terhadap berbagai daerah maupun kawasan. Mekanisme bantuan tersebut kini sedang dalam proses pembahasan di level teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hingga 13 Oktober lalu, sebanyak 60.177 personel gabungan dari pemadam kebakaran (damkar), TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan di daerah, dan relawan telah diterjunkan. Sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), seperti helikopter dan pesawat, juga telah dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman menggunakan metode water bombing serta menjalankan operasi modifikasi cuaca.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara