Hukum
-
Hukum
TRANSPARENCY BENEFICIAL OWNERSHIP: INDONESIA SEHARUSNYA BISA MEMIMPIN
Dua tahun sejak Panama Papers mengungkap penggunaan perusahaan cangkang tanpa nama untuk memfasilitasi korupsi dan kejahatan keuangan, pemerintah G20 bergerak terlalu lambat untuk memastikan publik atau penegak hukum dapat mengetahui beneficial owner atau pemilik manfaat korporas…
-
Hukum
Press Release Bersama: SELAMATKAN BASUKI WASIS
Tolak Gugatan terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam dihar…
-
Hukum
Paradise Papers: Sangat Mendesak, Kebijakan Pemerintah untuk Transparansi Kepemilikan Perusahaan
[Jakarta, 07/11] International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) kembali mengungkap temuan baru, Paradise Papers. Paradise Papers menunjukkan bagaimana orang kaya dan berpengaruh di penjuru dunia menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaannya. Mereka menggunakan ja…
-
Hukum
FORUM PAJAK BERKEADILAN: OTT Sampai Kapan?
Forum Pajak Berkeadilan mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Handang Soekarno, Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak dalam kasus suap permintaan penghapusan Surat Tagihan Pa…
-
Hukum
Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo: Tarik UU Pengampunan Pajak!
Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Ketika sistem keuangan global ditengarai masih memberi ruang bagi aliran uang haram hasil korupsi, kejahatan dan penggelapan pajak, maka ketidakadilan masih di depan mata. Ketika sistem kerahasiaan bank j…
-
Hukum
Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi!
Panama Papers mengungkap praktik gelap ribuan perusahaan siluman dan perilaku ribuan orang super kaya di seluruh dunia dalam pengelolaan keuangannya. Panama adalah salah satu negara surga pajak sehingga kuat dugaan bahwa mereka sedari awal punya rencana melakukan penghindaran ata…
-
Hukum
Pemberantasan Pungutan Liar dan Reformasi Kelembagaan Penegak Hukum
Paket kebijakan hukum akhirnya muncul menjelang usia 2 (dua) tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekalipun dianggap terlambat, kebijakan ini patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk memperbaiki sektor hukum. Padahal jika ditelusuri 2 (dua) tahun kebelakang…
-
Hukum
SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada 17-23 April 2016. Kunjungan Presiden presiden kali ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari benua Eropa. Kunjungan Presiden ke Benua Bir…
-
Hukum
Daya Saing Turun, Inpres PPK Terbit
Jakarta 5/10/2016 – Global Competitiveness Report 2016/2017 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa masalah korupsi dan birokrasi yang berbelit membuat daya saing Indonesia turun dibanding negara-negara di dunia. Akibatnya, daya saing Indonesia merosot…
-
Hukum
UU Pengampunan Pajak: Negara ‘Bertekuk Lutut’ di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi UU Pengampunan Pajak. Dalam banyak kesempatan, Menteri Keuangan meyakinkan bahwa Peng…
-
Hukum
DPR ‘Paling Korup’ Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup, sementara polisi menempati posisi terkorup kelima.Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International itu juga memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia men…
-
Hukum
Global Corruption Barometer 2017: “Layanan Publik Membaik, Namun Korupsi Politik Masih Tinggi”
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 7 Maret 2017 – Transparency International kembali meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB). GCB merupakan potret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara. Hasil GCB 2017 m…
-
Hukum
GCB 2013: Publik Siap Melawan Korupsi, Lembaga Antikorupsi Perlu Dukungan
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Jakarta, 9 Juli 2013 – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun 3 dari 4 orang yang disurvey dalam Global Corruption Barometer (GCB) menyatakan bahwa korupsi di negara-negara Asia Tenggara memburuk. Suap dan pe…