Hukum
-
Hukum
Skor TRAC BUMD Timpang, Komitmen Menjalankan Program Antikorupsi BUMD Jatim Dipertanyakan
Surabaya (14/9) Transparency Internasional Indonesia (TI Indonesia) berkolaborasi dengan Center for Anti-Corruption and Criminal Policy (CACCP) Universitas Airlangga menggelar diseminasi laporan hasil riset tentang implementasi program antikorupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (B…
-
Hukum
Menjaga Ruang Sipil dalam Pemerintahan Terbuka
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil atas Penyelenggaraan OGP Summit 2023 di Talinn, Estonia Tallinn, 8 September 2023 Tallin, Estonia (8/9/2023) – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Open Government Partnership (OGP) telah hadir dan berpart…
-
Hukum
Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil atas Penghargaan OGP Awards 2023 untuk Indonesia
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tallinn, 6 September 2023 Tallinn, Estonia (6/9/2023) – Indonesia sebagai salah satu penggagas Open Government Partnership (OGP) diundang ke dalam OGP Global Summit 2023 di Tallinn, Estonia untuk menerima penghargaan internasional pada isu Perlu…
-
Hukum
Mewujudkan Keadilan, Keberlanjutan dan Transparansi dalam Tata Kelola Kebijakan Kelautan dan Perikanan ASEAN
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sabtu (2/9) Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Transparency International Cambodia, Indonesia Ocean Justice Initiative, dan Alliance for Integrity dalam inisiasi lokakarya bertajuk “Corruption Risk in The Blue Economy and…
-
Hukum
Komitmen Antikorupsi BUMD di NTT Masih Minim
Kamis (24/8) Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (APPEK) menggelar diseminasi hasil riset mengenai penerapan program antikorupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Nusa Tenggara Ti…
-
Hukum
Pentingnya Partisipasi Kelompok Marjinal dan Media untuk Kebijakan Publik yang Inklusif
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (ASPIRASI) Perludem, Transparency International Indonesia, SETARA, dan AJI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Transparency International Indonesia (TII), Aliansi…
-
Hukum
20 Tahun Konvensi Antikorupsi: Pemberantasan Korupsi di Persimpangan Jalan
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 27 Juli 2023 Tahun 2023 menandai sejumlah momentum penting diantaranya adalah usia reformasi yang genap 25 tahun serta 20 tahun pelaksanaan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi secara global. Me…
-
Hukum
Integritas Peradilan Makassar Dinilai Merosot
Banyaknya aparatur peradilan yang terjerat kasus hukum, membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan merosot. Kemerosotan ini menjadi pembahasan dalam Seminar Nasional “Penguatan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Integritas Peradilan. Seminar ini terselenggara at…
-
Hukum
Proyeksi dan Tantangan Transparansi dalam Implementasi Ekonomi Biru yang Adil dan Berkelanjutan
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Komitmen pemerintah untuk menjaga dan mengelola sumber daya di sektor kelautan menjadi salah satu pilar utama untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun komitmen tersebut mengalami tantangan berat di tengah melemahnya upaya pem…
-
Hukum
Corruption Perceptions Index 2022
INDONESIA’S CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2022 EXPERIENCES THE WORST DECLINE IN THE HISTORY OF THE REFORM ERA During President Joko Widodo’s administration, the quality of eradicating corruption and democracy tended to decline. Jakarta, January 31st, 2023– On this day (31/1/2023),…
-
Hukum
“Towards Two Decades of Indonesian Judicial Reform Blueprints: Launching of Public Trust in Court Institutions Survey”
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, December 14th 2022 The judiciary is facing severe challenges as the two-decade-long maturity of Indonesia’s Blueprint for Judicial Reform approaches. There are also several court personnel who have stumbled on corruption cases; this imp…
-
Hukum
Menyoal Pelantikan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi: Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum dan Terbukti Ingkar Janji
Seperti diketahui pada akhir September lalu, paripurna DPR telah menyepakati usulan Komisi III DPR RI untuk memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto. Dalam waktu bersamaan, lembaga legislatif secara serampangan dan melanggar hukum mengangkat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi…
-
Hukum
Open letter to G20 Leaders: Confront cross-border corruption to make recovery from ongoing crises possible
Dear G20 Leaders, With the Bali summit about to begin, Transparency International calls on you to rescue the G20 anti-corruption agenda. Corruption – particularly large-scale, cross-border corruption – is fuelling numerous crises we collectively face and undermining the internati…
-
Hukum
Presidensi G-20 untuk Mendorong Kolaborasi Melawan Korupsi
Selama 3 tahun terakhir (2019 – 2021), skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia cenderung mengalami penurunan. Kenaikan 2 poin pada tahun 2019 dengan skor 40/100 tidak sebanding dengan penurunan 3 poin yang terjadi pada tahun berikutnya (2020) menjadi 37/100. Pada 2021, C…
-
Hukum
Publikasi Laporan Keuangan, Syarat Wajib menuju Transparansi dan akuntabilitas Keuangan Partai Politik
Jakarta, 26 Oktober 2022 Selama hampir 2 dekade, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) telah menjadi bagian dari kelompok masyarakat sipil yang terus mengkaji dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan partai politik. Berbagai kajian dan…
-
Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil Melaporkan Pimpinan DPR ke Ombudsman terkait Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto
Pada hari ini, Jumat 21 Oktober 2022, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Perludem, ICW, PATTIRO Semarang, SETARA Institute dan KoDe Inisiatif melaporkan Pimpinan DPR (Puan Maharani, Lodewijk Paulus, Su…
-
Hukum
Anomali Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 “Lolos Verifikasi Administratif, Tapi Tidak Publikasi Laporan Keuangan”
Jakarta, 18 Oktober 2022 Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jum’at, 14 Oktober 2022 menyatakan 18 partai politik lolos verifikasi administratif sebagai peserta pemilu tahun 2024. Dalam pengumuman bernomor 09/PL.01.1-Pu/05/2022 tersebut, 9 partai politik di antaranya adalah partai p…
-
Hukum
“Negara-negara G20 diharapkan Lebih Terbuka dan Partisipatif dalam Penyusunan Kebijakan Antikorupsi”
Press Release Anti-Corruption Working Group C20 “Negara-negara G20 diharapkan Lebih Terbuka dan Partisipatif dalam Penyusunan Kebijakan Antikorupsi” Bali, 7 Juli 2022. Pertemuan Kedua negara-negara anggota G20 untuk Kelompok Kerja Anti Korupsi kembali digelar di Nusa Dua, Bali pa…