Hukum
-
Hukum
RUU Minerba Disahkan, Potensi Tinggi Korupsi dan Bukti Nyata Tamaknya Rezim
FOTO ILUSTRASI Jakarta, 19 Februari 2025 – Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Transparency International Indon…
-
Hukum
Merugikan Pelayanan Publik dan Melemahkan Demokrasi, Kebijakan Efisiensi Harus Segera Dievaluasi
ILUSTRASI JAKARTA, 14 FEBRUARI 2025. Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah hingga Rp 306,69 triliun merupakan kebijakan yang tidak bijak ini patut dievaluasi kembali. Selain secara substansi bermasala…
-
Hukum
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2024: “KORUPSI, DEMOKRASI, DAN KRISIS LINGKUNGAN”
Jakarta, 11 Februari 2025 – Tingkat korupsi global masih sangat tinggi, sementara upaya untuk menguranginya masih belum berhasil. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang dirilis hari ini oleh Transparency International, mengungkap tingkat korupsi yang serius di seluruh dunia, den…
-
Hukum
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil: Ko-Kreasi Menuju Pemerintahan yang Lebih Terbuka dan Demokratis
Manila, 7 Februari 2025 – Transparency International Indonesia (TI Indonesia) aktif berpartisipasi dalamagenda Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Regional Meeting pada 5-7 Februari 2025 di Manila, Filipina. Forum ini mempertemukan pejabat pemerintah, masyaraka…
-
Hukum
Masyarakat Sipil Indonesia Desak Penguatan Regulasi dan Komitmen Keberlanjutan Open Government Indonesia di tengah Tantangan Global dan Regional
Manila, 6 Februari 2025 – seiring penyelenggaraan Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Regional Meeting pada 5-7 Februari 2025 di Manila, Filipina, masyarakat sipil Indonesia menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan keberlanjutan Open Government Indonesia (O…
-
Hukum
Proyek Sawit 20 Juta Hektar: Deforestasi Masif atau Korupsi Sistemik?
Perkebunan sawit/FOTO ILUSTRASI Jakarta, 5 Februari 2025 – Transparency International Indonesia (TII) dan Forest Watch Indonesia (FWI) mendesak pemerintah, khususnya Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana perluasan kawasan kelapa sawit seluas 20 juta hektar. Di tengah masifn…
-
Hukum
Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas untuk Prof Bambang Hero
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””] Guru Besar Perlindungan Hutan Universitas IPB Bambang Hero Saharjo menjadi saksi ahli pada sidang lanjutan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 17 Okt…
-
Hukum
Corruption Risk Assessment (CRA) Pemetaan Risiko Korupsi dalam Penyediaan Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””] Bayangkan dunia di mana perubahan iklim semakin tak terkendali, bumi semakin panas, keanekaragaman hayati di darat maupun di laut yang dulu melimpah kini mulai memudar, dan lingkungan di sekitar kita yang dulu bersih kini penuh dengan pe…
-
Hukum
Solidaritas Nasional Untuk Rempang “Kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi: Cabut PSN Rempang Eco City”
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Foto Ilustrasi Jakarta, 18 Desember 2024 – Warga Rempang Tolak Rempang Eco-City bersama Solidaritas Nasional untuk Rempang mengecam keras peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh satuan pengamanan PT Makmur Elok Graha (PT MEG). Kekerasan tersebut…
-
Hukum
Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 Dilantik Hari Ini, Pemberantasan Korupsi di Titik Nadir?
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””] Jakarta, 16 Desember 2024 – Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada hari ini, Senin, 16 Desember 2024. Kelima Pimp…
-
Hukum
Transparency International Unveils Bold New Standards to Make Money in Politics Cleaner and Fairer Worldwide
[vc_row][vc_column][vc_column_text] The organisation calls on Conference of State Parties to the UN Convention Against Corruption to adopt new global standards for transparency in political finance Berlin, 12 December 2024 – Today, Transparency International issued a wide-ranging…
-
Hukum
Basa-Basi Seleksi, Siasat Kompromi pada Korupsi
Jakarta, 21 November 2024 – Di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi III DPR memilih “manusia setengah dewa” dalam wujud Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 dengan rekam jejak nyaris sempurna, berpihak pada agenda pembenahan kelembagaan KPK…
-
Hukum
G20 Rio Declaration Emphasises Resource Mobilisation but Ignores Corruption, Risks Exacerbating Inequality and Poverty
[vc_row][vc_column][vc_column_text]G20 countries could become even greater havens for dirty money as the world faces uncertain future 19 November 2024, Rio de Janeiro – In the Rio Summit declaration released on Monday night, G20 leaders appear to have found common ground on multi…
-
Hukum
Komisi III DPR RI Harus Memilih Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029 yang Bebas dari Intervensi Politik
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Foto Ilustrasi Jakarta, 18 November 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berharap Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) berkomitmen menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (FPT) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029 seca…
-
Hukum
SIAPA PENGUASA TAMBANG DI INDONESIA?, “Laporan Pemilik Manfaat Perusahaan Tambang di Indonesia”
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]Jakarta, 15 Oktober 2024. Tak ada yang mengira, sebagian pengusaha tambang yang terekspose media mainstream bukanlah penguasa tambang. Sebut saja misalnya “Haji Isam”, pengusaha tambang penyokong Presiden Jokowi. Namanya tak muncul dalam…
-
Hukum
IIF 2024 Bahas Tantangan Transisi Kepemimpinan dan Demokrasi
Suasana acara Indonesia Integrity Forum 2024: Rebuilding Trust, Restoring Hope. Jakarta, 10/10/2024 Fase transisi kepemimpinan diharapkan memperkuat indikator-indikator kemapanan demokrasi, sehingga Indonesia mampu turut “bertransisi” dari sekadar demokrasi prosedural menuju demo…
-
Hukum
44th and 45th ASEAN Summits: Advancing regional stability and prosperity through enhanced defence governance
[vc_row][vc_column][vc_column_text] As members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) gather this week in Laos for the 44th and 45th ASEAN Summits, this blog by Yi Kang Choo, our International Programmes Officer, explores the concerning absence of a strong focus on…
-
Hukum
Redflag!: Sepuluh Nama Capim-Dewas KPK Periode 2024 – 2029 Minus Integritas dan Selera Penguasa
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 2 Oktober 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dan IM57+ Institute menilai sepuluh nama Capim dan Dewas KPK yang dilolosk…