Hukum
-
Hukum
Putusan Etik Gaya Hidup Mewah Belum Memenuhi Keadilan
Suasana sidang kode etik tentang pengadaan private jet di KPU, Jakarta 17 September 2025 Rilis Bersama Penyikapan Putusan DKPP Nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI memutuskan perkara 178-PKE-DKPP/VII/2025 tentang penyalahgunaan private jet dan gaya…
-
Hukum
Peluncuran Laporan Valuasi Kerusakan Proyek Rempang Eco City
Koalisi Solidaritas Nasional untuk Rempang meluncurkan hasil kajian teranyar bertajuk “Buku Putih Valuasi Kerusakan Proyek Rempang Eco City” di Jakarta, 13/10/2025. Jakarta, 13 Oktober 2025, Trend Asia dan Transparency International Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Solidari…
-
Hukum
Transparency International Indonesia Desak Pemerintah Tinjau Ulang Komitmen di OGP di Tengah Memburuknya Demokrasi dan Ruang Sipil
Vitoria-Gasteiz, Spanyol / Jakarta, Indonesia — 7 Oktober 2025 Transparency International Indonesia (TII) menilai bahwa komitmen Pemerintah Indonesia terhadap gerakan Open Government Partnership (OGP) saat ini kehilangan maknanya di tengah memburuknya kondisi demokrasi, menyempit…
-
Hukum
MBG Watch Resmi Diluncurkan: Saatnya Publik Pantau Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, 7 Oktober 2025 – Berdasarkan kurasi data Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dari berbagai pemberitaan media massa, hingga 6 Oktober 2025 tercatat 9.413 anak sekolah menjadi korban keracunan makanan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ang…
-
Hukum
Vitoria-Gasteiz Declaration: IX Global Summit of the Open Government Partnership
The Vitoria-Gasteiz Declaration unites governments, civil society organizations, and partners worldwide around a shared vision for strengthening democracy, protecting civic space, and advancing open, accountable, and inclusive governance.Adopted ahead of the IX Global Summit of t…
-
Hukum
Komisaris “Rasa” Politisi; Perjamuan Kuasa di BUMN
Jakarta, 30 September 2025 Kasus korupsi dan kerugian yang melanda banyak BUMN seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola BUMN. Namun yang terjadi justru makin meruyaknya praktik rangkap jabatan dan dominasi kepentingan politik dalam penunj…
-
Hukum
Aksi Koalisi Gerak Warga Tolak MBG Ribuan Anak Jadi Korban, Program Harus Dihentikan!
Koalisi Warga Tolak Proyek Makan Bergizi Gratis menggelar “Aksi Koalisi Gerak Warga Tolak MBG di Depan Istana Negara”, 01/10/2025 Jakarta, 1 Oktober 2025 – Koalisi Warga Tolak MBG menyatakan sikap menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang diklaim pemerintah sebagai solusi…
-
Hukum
Proyek Strategis Nasional: Risiko Korupsi Tinggi dan Pelanggaran Konstitusi
Foto Ilustrasi salah satu proyek mangkrak Jakarta, 23 September 2025 Transparency International Indonesia (TI Indonesia) telah mengajukan Amicus Curiae kepada Mahkamah Konstitusi terkait perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang P…
-
Hukum
Kepala LKPP Baru Dilantik, Momentum Bersih-Bersih Pengadaan Publik
Sarah Sadiqa (kedua dari kanan) saat pelantikan menjadi Ketua LKPP menggantikan Kepala LKPP sebelumnya Hendrar Prihadi. Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden (17/09/2025) Jakarta, 17 September 2025 – Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menilai pelanti…
-
Hukum
Korupsi dan Ancaman Masa Depan Teluk Weda Ditengah Industrialiasi Nikel
Peneliti TI Indonesia Gita Ayu Atikah saat memaparkan hasil riset: Penguatan Pencegahan Korupsi terkait Pertambangan Nikel Tiongkok di Indonesia, Jakarta, 09/09/2025. Jakarta, 9 September 2025. Teluk Weda telah menjadi saksi bisu industrialisasi nikel di Indonesia yang didukung o…
-
Hukum
Kajian Valuasi Potensi Kerugian Ekonomi dan Ekologi Proyek Rempang Eco City Dipresentasikan di Konferensi Internasional di NUS Singapura
Singapura – Selasa, 2 September 2025, Solidaritas Nasional untuk Warga Pulau Rempang yang menjadi korban dari Proyek Rempang Eco City mendiseminasikan hasil kajian terbarunya tentang Valuasi Potensi Kerugian Ekonomi akibat Proyek Rempang Eco City dalam Seminar Internasional Urban…
-
Hukum
TI Indonesia Condemns Deadly Crackdown and Calls for Democratic Reset
PRESS RELEASE For Immediate Release Jakarta, 2 September 2025 – Since last week, waves of protests across Indonesia have been met with deadly force and systematic repression. Security forces have used excessive violence, including live ammunition against demonstrators, while cond…
-
Hukum
Ketidakadilan sosial, akar gejolak sosial
Aksi masyarakat sipil menuntut dihapuskannya tunjangan DPR, 29/08/25. Jakarta, 31 Agustus 2025. Kami menilai negara gagal dalam memahami penderitaan rakyat yang berakar dari kebijakan pajak, lapangan kerja, bahan pokok, proyek strategis yang merusak lingkungan, hingga tunjangan w…
-
Hukum
Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Sipil: Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!
Mahasiswa terlibat bentrok dengan kepolisian dalam aksi tolak kenaikan gaji anggota DPR di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta, 28 Agustus 2025. Tempo/Amston Probel Demonstrasi yang tak lain merupakan respons warga atas kebijakan ugal-ugalan DPR dan Pemerintah lagi-lagi ditanggapi nega…
-
Hukum
Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri
Jakarta, 20 Agustus 2025 Pada hari ini, Rabu 20 Agustus 2025 kelompok Masyarakat sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TI Indonesia), dan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) FH UGM melaporkan dugaan tindak pidana korupsi…
-
Hukum
Seleksi Pimpinan dan Anggota Ombudsman Harus Bebas dari Kepentingan Politik dan Transparan
Jakarta, 8 Agustus 2025 – Proses seleksi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2025-2030 resmi dimulai. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pelayanan Publik (MP3) mengingatkan Panitia Seleksi (Pansel) dan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa proses…
-
Hukum
Abolisi dan Amnesti: Barter Dukungan Politik dan Pelemahan Pemberantasan Korupsi
ILUSTRASI Pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto. Meski merupakan hak prerogatif presiden, pemberian abolisi dan amnesti untuk dua pesakitan kasus korupsi yang proses penegakan hu…
-
Hukum
Berstatus Terlindung LPSK, Polda Jabar Harus Hentikan Kriminalisasi Tri Yanto Sekarang!
Pernyataan Sikap KOLIBER Jakarta, 21 Juli 2025 – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan status Terlindung kepada Tri Yanto berdasarkan hasil putusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada 30 Juni 2025. Sidang itu memutuskan untuk memberikan Perlindungan Hukum p…