Hukum
-
Hukum
Lebih dari Separuh Wamen Rangkap Jabatan di BUMN: 33 dari 56 Wamen/PCO Menjabat Komisaris BUMN
ILUSTRASI Jakarta, 16 Juli 2025 Belum setahun menjabat, Presiden Prabowo sudah memperlihatkan sebuah anomali dalam memperkuat BUMN. Penunjukan komisaris di lingkungan BUMN lebih terkesan sebagai bagi-bagi jabatan, ketimbang menempatkan orang yang punya kapasitas dan integritas ya…
-
Hukum
Pansel Ombudsman dan Ancaman Konflik Kepentingan: Publik Patut Waspada
ILUSTRASI Jakarta, 14 Juli 2025 Pemerintah telah mengumumkan lima nama yang tergabung dalam Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2026–2031. Momen yang seharusnya menjadi awal pembaruan lembaga pengawas pelayanan publik ini justru menim…
-
Hukum
Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik
Jakarta, 30 Juni 2025 – Transparency International Indonesia (TII) merilis laporan terbaru bertajuk “Risiko Korupsi di Balik Hidangan Makan Bergizi Gratis” yang menyoroti tingginya kerentanan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan Corrupti…
-
Hukum
Dugaan Korupsi 13,3 Miliar BAZNAS Jabar Ditelaah KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hentikan Kriminalisasi Whistleblower!
ILUSTRASI Jakarta, 19 Juni 2025 — Dugaan korupsi dana zakat senilai Rp 9,8 miliar dan penyelewengan dana hibah APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 3,5 miliar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana di…
-
Hukum
Perpres PBJ 2025: Formalitas Pemberantasan Korupsi Pengadaan
ILUSTRASI Jakarta, 11 Juni 2025 – Selama dua dekade terakhir, korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu kejahatan yang paling konsisten terjadi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan perubahan dalam sistem peng…
-
Hukum
Joint Statement – Judicial Harassment on the Alleged Corruption Case in Zakat Funds
ILUSTRASI Monday, June 2nd, 2025 We, the undersigned civil society organizations (CSOs) across the globe, strongly reject all forms of judicial harassment perpetrated by the West Java Regional Police of Indonesia in naming anti-corruption activist TY as a suspect following his go…
-
Hukum
Indonesia Must Stop Prosecuting Whistleblowers and Start Protecting Them
ILUSTRASI Jakarta, June 5th 2025 The case of a whistleblower facing prosecution after reporting alleged zakat fund corruption reveals a systemic legal failure. Transparency International Indonesia strongly denounces the ongoing criminalisation of TY, a whistleblower who exposed s…
-
Hukum
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi dan Pemborosan Anggaran KPU RI pada Pemilu 2024: Dari Private Jet, Apartemen Mewah, hingga Mobil Mentereng
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), dan Trend Asia saat menggelar konferensi pers di Jakarta (05/06/2025). Jakarta, 5 Juni 2025 – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Themis Indonesia, Transparency Interna…
-
Hukum
Kenaikan Dana Partai Politik Harus Diiringi Reformasi Tata Kelola dan Transparansi Keuangan
ILUSTRASI Jakarta, 23 Mei 2025 – Transparency International Indonesia (TII) menanggapi dengan serius rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pemerintah untuk menaikkan dana bantuan partai politik (banpol). TII menilai bahwa kebijakan peningkatan dana publik kepada p…
-
Hukum
Laporan Dugaan Etik Pengadaan Private Jet KPU RI Tahun Anggaran 2024
Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia dan Trend Asia melaporkan dugaan pelanggaran etik terkait pengadaan private jet di KPU RI tahun anggaran 2024 Pada hari ini, Kamis, 22 Mei 2025, Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indon…
-
Hukum
BPK RI Wajib Audit Investigasi Pengadaan dan Penggunaan Private Jet di KPU Tahun Anggaran 2024
ILUSTRASI Bukti laporan pengaduan pada laman pengaduan BPK RI Jakarta, 15 Mei 2025. Koalisi Masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia dan Trend Asia telah menyampaikan pengaduan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republi…
-
Hukum
Koalisi Antikorupsi Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan dan Penggunaan Private Jet KPU RI Tahun Anggaran 2024
Koalisi Antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Themis Indonesia dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi pengadaan dan penggunaan private jet KPU RI tahun anggaran 2024 ke KPK RI. 07/05/2025. Jakarta, 7 Mei 2025 – Transparency International Indo…
-
Hukum
Pengadaan Private Jet KPU, Dugaan Korupsi dan Tantangan Reformasi Pengadaan
FOTO ILUSTRASI Jakarta, 27 April 2025 Publik kembali dibuat terperangah, korupsi di sektor pengadaan gak ada matinya. Kerentanan korupsi di sektor ini juga muncul dalam temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 yang menemukan “sektor PBJ mendominasi praktik suap dan…
-
Hukum
Suap Penanganan perkara – Quo Vadis Reformasi Peradilan?
ILUSTRASI Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Transparency International (TI) Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Publish What You Pay (PWYP) Minggu lalu (20/4/2025), Kejaksa…
-
Hukum
Press Release CSO OGP Indonesia: Stop “Jalur Belakang” Legislasi: Menolak Pembahasan RUU TNI yang Ugal-Ugalan”
Sabtu 15 Maret 2025, Komisi I DPR RI menggelar rapat pembahasan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pembahasan RUU ini dilakukan secara diam-diam hingga malam hari di Hotel Fairmont hingga digeruduk Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Reform…
-
Hukum
Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil: “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI”
Sejumlah tokoh, akademisi dan pegiat antikorupsi membacakan petisi “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI” di Jakarta, 17/03/2025. Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pas…
-
Hukum
Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 Disahkan: Penuh Selebrasi, Basa-Basi dan Tunduk Pada Agenda Oligarki
ILUSTRASI Jakarta, 27 Februari 2025 – Pada 12 Februari 2025 lalu, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kembali menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penetapan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) 2025-2026. Pada dua tahun mendatang, Aksi PK diklaim akan memuat…
-
Hukum
Danantara: Tanpa Partisipasi, Rawan Korupsi!
ILUSTRASI Jakarta, 26 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada tanggal 24 Februari 2025 lalu. Pembentukan Danantara berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan ha…