Hukum
-
Hukum
Skandal Korupsi BGN Membongkar Bobroknya Tata Kelola MBG
ILUSTRASI Jakarta, 4 Juni 2026 – MBG Watch yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, kelompok warga, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga riset menyampaikan sikap bersama atas pencopotan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Peristiwa ini menunjukkan…
-
Hukum
Data Saham 1% Dibuka, Pemilik Manfaat Emiten Masih Gelap
Gambar ILUSTRASI Jakarta, 22 Mei 2026 – Bursa Efek Indonesia mulai membuka data pemegang saham emiten di atas 1% setelah MSCI menyoroti transparansi kepemilikan dan kualitas free float saham Indonesia. Data baru itu membuka lapisan kepemilikan yang selama ini sulit dilihat publik…
-
Hukum
Usai Polemik Private Jet, Muncul Penggunaan Helikopter yang Diduga Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dalam penggunaan helikopter oleh penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu, (13/5/2026). (Foto/Koalisi Masyarakat Sipi) Pada Rabu, 13 Mei 2026 Koalisi Masyarakat Sipil melapo…
-
Hukum
Siaran Pers: Ketua Ombudsman Ditangkap, Krisis Integritas Lembaga Pengawas Pelayanan Publik
Penyidik Kejaksaan Agung mengawal Ketua Ombudsman RI 2026 – 2031 Hery Susanto (tengah) seusai menjalani pemeriksaan dan penetapan tersangka di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, 16 April 2026. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersa…
-
Hukum
Menjaga Integritas dan Keadilan dalam Transisi Energi: Amicus Curiae TI Indonesia atas Proyek Geothermal Poco Leok
Aksi warga tolak proyek geo termal di berbagai wilayah. Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan amicus curiae dalam perkara gugatan warga terhadap Bupati Manggarai terkait perluasan Proyek Geothermal PLTP Ulumbu di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, sebagai bentuk ko…
-
Hukum
Koalisi MBG Watch Ajukan Uji Materi UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi: Soroti Penyalahgunaan Anggaran Program MBG
Koalisi MBG Watch Ajukan Uji Materi UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi: Soroti Penyalahgunaan Anggaran Program MBG, 10/03/2026 Jakarta, 10 Maret 2026 – Koalisi MBG Watch, yang merupakan koalisi masyarakat sipil terdiri dari 20 organisasi, pada hari ini secara resmi mengajukan pe…
-
Hukum
Penurunan Indeks Persepsi Korupsi dan Alarm Pembangunan Infrastruktur Nasional
Peneliti TI Indonesia Agus Sarwono saat memaparkan hasıl temuannya dalam Diskusi media “Risiko Korupsi, Dampak Sosial, dan Tantangan Fiskal di Balik Pembangunan Infrastruktur Nasional”, Jumat, 06/03/2026 di Jakarta. Jakarta, 6 Maret 2026 – Transparency International Indonesia (TI…
-
Hukum
Antara Bara dan Biomassa: Membaca Risiko di Balik Program Cofiring Biomassa
Foto bersama peneliti dan penanggap Peluncuran Hasil Riset Corruption Risk Assessment (CRA) Program Co-firing Biomassa pada PLTU di Indonesia di Jakarta, 25/02/2025 Jakarta, 25 Februari 2026, Transparency International Indonesia merilis penelitian Corruption Risk Assessment (CRA)…
-
Hukum
[Rilis Bersama] Transisi Energi Berintegritas dalam Sektor Ketenagalistrikan Indonesia: Tantangan Tata Kelola dan Arah Penguatan Sistem
Transisi energi di Indonesia bukan semata agenda teknis pengurangan emisi, melainkan agenda strategis penguatan tata kelola, integritas kebijakan, dan mitigasi risiko fiskal jangka panjang. Dalam sektor ketenagalistrikan, transformasi sistem energi menyentuh seluruh rantai nilai…
-
Hukum
Proyek Red Flag: Moratorium MBG Memang Mungkin?
Peneliti TI Indonesia Izza Akbarani menyampaikan pandangannya dalam acara konferensi pers MBG watch: Proyek Red Flag: Moratorium MBG Memang Mungkin? Jakarta, 6/02/2026 Jakarta, 6 Februari 2026. Sejak MBG Watch merilis hasil pemantauan warga terhadap pelaksanaan Program Makan Berg…
-
Hukum
Ironi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB: Kemewahan Diplomatik di Tengah Catatan Pelanggaran HAM
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat berpidato di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Foto: Setneg Jakarta, 9 Januari 2026 – Transparency International Indonesia menilai bahwa penetapan status Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Man…
-
Hukum
Corruption-driven deforestation turbo-charges flood crisis in Sumatra
Warga terdampak banjir mengambil barang miliknya menggunakan perahu di Desa Kuala Cangkoy, Aceh Utara, Aceh, Senin (8/12/2025). Berdasarkan data sementara Komando Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh pada Senin (8/12), sebanyak 1.926.119 jiwa terdampak dan 848.870…
-
Hukum
Korupsi Merusak Alam, Rakyat Menanggung Bencana
Sarasehan Antikorupsi 2025 Lahirkan Resolusi Semarang untuk Keadilan Ekologis Semarang, 18 Desember 2025. Di tengah badai krisis bencana ekologis, terutama yang baru saja terjadi di Sumatra, kita benar-benar menyaksikan situasi dimana negara bukan saja tampak sangat lambat, tetap…
-
Hukum
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Atas Bencana Ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Foto udara menampilkan tumpukan kayu memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (05/12). Foto Dok: Antara Foto/Erlangga Bregas Prakoso “Masyarakat Sipil Melayangkan Somasi Kepada Pre…
-
Hukum
Dari Warga untuk Sumatra: Seni Melawan Deforestasi
Seniman dan Kelompok Masyarakat Sipil Mendesak Penetapan Bencana Nasional bagi Korban Banjir & Longsor Sumatra Jakarta, 10 Desember 2025 – Sembilan band, artis ternama, dan kelompok masyarakat sipil menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban serta keluarga korban bencana di…
-
Hukum
Bencana di Sumatera adalah Cermin Watak Rezim Ekstraktif
Warga melintasi jembatan sementara di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (ANTARA/HO-Pendam I/Bukit Barisan) Jakarta, 2 Desember 2025 – Rangkaian bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terak…
-
Hukum
1 Tahun Prabowo – Gibran: Masa Depan Demokrasi dan Ruang Sipil di Indonesia
Penandatangan MoU antara FISIP Universitas Diponegoro dengan TI Indonesia, 26/11/2025. Semarang, 26 November 2025. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Birokrasi dan Pemerintahan, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Transparency Int…
-
Hukum
Satu Tahun Prabowo Gibran: Represifitas dan Otoriter dalam Kebijakan Ekonomi-Politik Komando Prabowo-Gibran
Setahun setelah dilantik, kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan gejala otoritarianisme yang semakin menebal. Risalah yang dirilis oleh Gerakan #BersihkanIndonesia ini hendak menegaskan pola politik-ekonomi komando yang dijalankan telah menggeser demokrasi ke titik nol. Supremas…