Hukum
-
Hukum
Proyek Eco-City Rempang: Dugaan Kasus Korupsi dan Manipulasi Perusahaan Cangkang di Negara Suaka Pajak
Perempuan warga Rempang menyuarakan penolakan relokasi di Kampung Sembulang, Pulau Rempang, 7 Maret 2024 [vc_row][vc_column][vc_column_text]Siaran Pers Bersama Trend Asia – Transparency International Indonesia – WALHI – YLBHI – PBHI-WALHI Riau-LBH Pekanbaru-KIARA-KontraS-PPMAN Ja…
-
Hukum
Digelar Tertutup, Wawancara Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029 Mengabaikan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Publik
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 17 September 2024 – Proses wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029 dimulai sejak hari ini, 17 September 2024 pukul 08.30. Setiap kandidat menjalani proses wawancara selama 40 menit. Menurut pengamatan o…
-
Hukum
KPK dalam Cengkeraman: Pansel KPK Harus Pastikan Capim-Dewas Miliki Integritas Antikorupsi
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Suasana Konferensi pers Darurat Demokrasi: KPK dalam Cengkeraman 11/09/2024 di Jakarta. Jakarta, 11 September 2024 – Proses seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 memasuki babak baru. Panitia Seleksi (Pansel) telah mengu…
-
Hukum
Letter to the Secretary-General of the United Nations, the co-facilitators for the intergovernmental preparatory process of the Summit of the Future, and UN Member States on making the fight against corruption a priority action
[vc_row][vc_column][vc_column_text]To the Secretary-General of the United Nations, the Permanent Representative of Germany and the Permanent Representative of the Republic of Namibia, and the Member States of the United Nations, As a group of organisations dedicated to fighting c…
-
Hukum
Pernyataan Bersama Komunitas Internasional tentang Penggunaan Gas Air Mata yang Brutal, Tidak Pandang Bulu, dan Berpotensi Kedaluwarsa dalam Protes terhadap Dinasti Politik di Indonesia
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Kami, organisasi non-pemerintah (NGO) yang bertandatangan di bawah ini dari berbagai belahan dunia, menyatakan keprihatinan mendalam dan kecaman keras terhadap penggunaan gas air mata yang brutal dan tidak pandang bulu oleh aparat keamanan sela…
-
Hukum
Joint Statement by International Communities on the Brutal, Indiscriminate, and Potentially Expired Use of Tear Gas in Political Dynasty Protests in Indonesia
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””] We, the undersigned non-governmental organizations (NGOs) across the globe, express our deep concern and strong condemnation of the brutal and indiscriminate use of tear gas by security forces during protests against political dynasties…
-
Hukum
Beyond Soeharto: Rusaknya Konstitusi, Demokrasi dan Ambruknya Pemberantasan Korupsi di Rezim Joko Widodo
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aksi demo tolak pengesahan RUU Pilkada di depan Gedung DPR 22/08/2024 Jakarta, 22 Agustus 2024 – Di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengulang kembali sejarah kelam Orde Baru yang lekat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan…
-
Hukum
Pelatihan Monitoring Kebijakan dan Advokasi Sektor Perikanan Untuk Pemuda Takalar.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Makassar, 9 Agustus 2024 – Transparency International Indonesia (TII) menggelar “Training Monitoring Kebijakan dan Advokasi Sektor Perikanan” di Makassar pada 9 hingga 11 Agustus 2024. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari Himp…
-
Hukum
Ruang Gelap Seleksi KPK, Proses Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029 Harus Terbuka, Akuntabel dan Memilih Figur yang Berintegritas
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 19 Juli 2024 – Sebanyak 236 Calon Pimpinan KPK dan 146 Calon Dewan Pengawas KPK dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Di antara banyaknya kandidat, masih terdapat calon yang pernah dan masih terafili…
-
Hukum
[Siaran Pers] Perjuangan Masyarakat Adat Awyu dan Suku Moi Melawan Raksasa Sawit di Tanah Merah Papua
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 5 Juni 2024 – Perampasan ruang hidup masyarakat adat Awyu di Boven Digoel Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya dengan memanfaatkan izin kelayakan lingkungan hidup seluas 36.094 hektare setara dengan lebih dari setengah…
-
Hukum
Mahkamah Rakyat Luar Biasa: Pengadilan untuk Rezim Joko Widodo
Jakarta, 7 Mei 2024 – Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, aksi represif dari negara terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, perampasan hak perempuan, buruh, dan warga sipil, hingga kasus korupsi semakin merajalela. Meski demikian, penegakan hukum dan…
-
Hukum
Buka Informasi Pengadaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)
Jakarta, 19 Maret 2024 Transparency International Indonesia (TI Indonesia) mengajukan surat keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum hari ini (19/1). Surat keberatan tersebut merupakan tindak lanjut TI Indonesia atas lambannya tanggapan KPU terhadap surat permintaan keterbukaan inf…
-
Hukum
Skandal Korupsi Gubernur Maluku Utara dan Direktur Hubungan Eksternal PT Trimegah Bangun Persada/Harita Nickel, TI Indonesia Desak KPK Dalami Keterlibatan Korporasi Tambang
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan transaksi antara Abdul Gani yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, pada 18 Desember 2023, Dalam pengembangan lebih lanjut KPK kembali menetapkan ter…
-
Hukum
“Pelemahan Menjadi Nyata”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan forum “KPK Mendengar” pada Kamis, 21 Desember 2023 dengan mengundang perwakilan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Forum ini dilakukan berkala setiap tahunnya untuk menyerap kritik, saran, dan masukan dari para pemangku…
-
Hukum
Transparency International Indonesia Mendorong Perbaikan Tata Kelola Sawit di Indonesia
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dalam rangka menyongsong Hari Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Transparency International Indonesia pada Kamis (7/12) menginisiasi diskusi publik bertajuk “Membangun Demokrasi Bersih Melalui Perbaikan Tata Kelola Sawit” untuk mendorong perbaikan tata…
-
Hukum
Masyarakat Sipil Desak Aksi Konkret Perkuat Pelaksanaan Keterbukaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pasca Indonesia Menjadi Anggota FATF
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Indonesia secara resmi menjadi full membership FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing) ke-40 melalui plenary meeting di Paris 27 Oktober 2023. Keanggotaan ini sangat penting sebagai bentuk pembuktian dan pe…
-
Hukum
INDONESIA INTEGRITY FORUM 2023: “Sustaining Alliance, Bolstering Collective Action”
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 25 Oktober 2023 Indonesia Integrity Forum (IIF) 2023 yang diprakarsai oleh Transparency International (TI) Indonesia pada Rabu (25/10) di Jakarta telah membuka ruang dialog yang strategis untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu…
-
Hukum
The Commons dan Ekonomi Biru di Indonesia: Menatap Lautan untuk Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan
Transparency International Indonesia (TII) menggelar Diskusi Publik dengan tajuk The Commons dan Ekonomi Biru di Indonesia: Menatap Lautan untuk Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan yang bekerjasama dengan SOREC UGM tersebut diadakan pada Kamis (14/09) di hotel Bulaksum…