Nasional
-
Nasional
KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus TPPU Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK menerbitkan sprindik baru untuk Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi dan pencucian uang.
-
Nasional
Korban Keracunan MBG Cirebon: Dari Balita, Lansia, Sampai Pegawai SPPG
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Jumlah korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, terus bertambah. Tak hanya anak-anak, korban juga tergolong dewasa bahkan ada yang merupakan petugas SPPG. Kepala Dinas...
-
Nasional
Lewat Invetra Connect Bandung, Invetra Dukung Penguatan Komunitas Trading Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Invetra baru-baru ini menggelar Invetra Connect Bandung, sebuah pertemuan komunitas yang diselenggarakan bersama Volubit.id pada di Laneo Cafe, Bandung, pada 13 Oktober 2026 lalu. Kegiatan ini mempertemukan...
-
Nasional
KPK Bantah Luhut: Unsur Kerugian Negara Tetap Korupsi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto tak sepakat mengenai penghilangan frasa kerugian negara dalam definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Setyo meyakini kerugian negara tetap perlu dicantumkan dan...
-
Nasional
Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe, Bharada Andika Ungkap Pengakuan
Polda Metro Kaua menyatakan Bharada Andika telah mengaku menembak Bharatu Laurentius di Mako Polairud, Pondok Cabe.
-
Nasional
Sebut MSCI Takut-takuti Indonesia, Prabowo: Bangsa Indonesia Tidak Gentar!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyebut Morgan Stanley Capital International (MSCI) sebagai salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. Prabowo menegaskan Indonesia tidak takut dan tidak akan gentar menghadapi penyedia...
-
Nasional
FOTO: Bupati Pati Nonaktif Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, suap, dan gratifikasi.
-
Nasional
Presiden tegaskan tak ada kompromi bagi yang sengaja membakar lahan
ANTARA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak ada kompromi bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab yang sengaja ...
-
Nasional
Luhut Klarifikasi Ucapan Kerugian Negara Dihapus dari Kategori Korupsi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan klarifikasi usulannya terkait kerugian negara bukan bagian dari kategori korupsi.
-
Nasional
Prabowo tekankan ketahanan dan persatuan hadapi ketidakpastian global
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, menyelamatkan kekayaan alam, dan ...
-
Nasional
Potensi Panas Bumi Indonesia Capai 24 GW, Peluang Pengembangan Masih Besar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri panas bumi Indonesia dinilai masih memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang meski pasar saham tengah menghadapi tekanan sentimen global. Potensi panas bumi nasional mencapai sekitar 24 gigawatt...
-
Nasional
UBSI dan BRIN Pantau Program BINTARA di Garut, Peternakan Domba Kian Modern Berbasis Teknologi
REPUBLIKA.CO.ID,GARUT — Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan monitoring program Bisnis Tani Terpadu (BINTARA) di Koperasi Cikal Maju, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut,...
-
Nasional
Perkuat Infrastruktur Hijau, TBS Gaet Pendanaan HPS Investment
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT TBS Energi Utama Tbk (TBS atau Perseroan, BEI: TOBA), perusahaan yang sedang bertransformasi menjadi pengembang infrastruktur berkelanjutan, mengumumkan investasi strategis pada Rabu (21/10/2026). Investasi ini...
-
Nasional
Prabowo: Ada Campur Tangan Manusia pada Karhutla Indonesia
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk tidak menganggap remeh karhutla.
-
Nasional
Wakil Bupati Indramayu Ditahan Kasus Korupsi Tunjangan Rumah DPRD
Kejati Jabar menahan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin terkait kasus korupsi tunjangan DPRD. Kerugian negara mencapai Rp 18,7 miliar.
-
Nasional
Ombudsman Ungkap Titik Rawan Maladministrasi Pertanahan-Kebencanaan
Ombudsman RI menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pelayanan publik untuk mencegah korupsi, terutama di sektor pertanahan dan pascabencana.
-
Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Daring untuk Awasi Penerbitan Sertifikat Halal
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ombudsman RI (ORI) membuka posko pengaduan daring untuk mengawal pelayanan pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal, baik melalui skema self declare (mandiri) maupun reguler, selama periode Oktober hingga...
-
Nasional
KPK Tak Bisa Cekal Nusron Wahid Gara-gara KUHAP Baru: Statusnya Saksi
KPK mengakui tidak dapat mencekal Nusron Wahid ke luar negeri karena terbentur KUHAP baru.